Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunker ke Denmark-Turki, DPR Tak Peka Rakyat

Kompas.com - 06/09/2012, 16:47 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan kerja rombongan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Denmark dan Turki yang memakan anggaran Rp 1,3 miliar dalam rangka membahas RUU Palang Merah membuktikan bahwa para wakil rakyat telah menjauhi amanat rakyat. Hal itu diungkapkan Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), di Jakarta, Kamis (6/9/2012).

"Dan semakin bebal karena tidak mendengarkan kritikan rakyat," ujar Uchok.

Menurut Uchok, kunjungan ke luar negeri hanya menghamburkan anggaran negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperbaiki taraf hidup dan fasilifas yang dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apalagi, jika ditilik dari pembahasan RUU Palang Merah yang bertujuan kemanusiaan, apa yang dilakukan DPR dianggapnya tidak manusiawi. Kajian RUU PMI, menurutnya, dapat dilakukan di Indonesia mengingat kemampuan artistik anak bangsa dalam mendesain lambang PMI.

"Di Indonesia banyak yang lebih mampu mendesain lambang PMI yang baru. Kalau mereka kunker ke luar negeri kan saya takutkan akan menimbulkan persepsi di masyarakat kalau selama ini wakil rakyat memandang remeh bangsanya sendiri dan membuktikan diri sebagai duta tamasya," kata Uchok.

Seperti diketahui, rombongan anggota Baleg sudah bertolak ke Denmark dan Turki sejak 3 September 2012. Kunjungan kerja akan dilakukan hingga 7 September untuk membahas RUU Palang Merah. Menurut Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), alokasi anggaran ke dua negara itu mencapai sekitar Rp 1,3 miliar dengan rincian alokasi anggaran ke Denmark sebesar Rp 666 juta dan alokasi ke Turki sebesar Rp 636 juta. Data yang diperoleh dari Sekretariat Baleg, ada 22 orang yang melakukan studi banding tersebut.

Baca perkembangan terkait kunjungan kerja ini di topik khusus "DPR Studi Banding PMI ke Turki dan Denmark"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com