Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas PA: Tegur Anak Saat Pidato, SBY Tak Dukung Tema HAN

Kompas.com - 31/08/2012, 12:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada peserta perayaan puncak Hari Anak Nasional mendapat kecaman. Tindakan SBY menegur anak karena tertidur itu dianggap berlebihan. Tindakan itu juga dianggap bertentangan dengan tema Hari Anak Nasional itu sendiri, yaitu "Bersatu Mewujudkan Indonesia Ramah Anak".

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan tindakan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pasalnya, tindakan kontroversial itu dilakukan bertepatan pada puncak perayaan Hari Anak Nasional di Teater Imax Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

"Itu berlebihan dan bertentangan dengan tema Hari Anak Nasional yang menyebutkan, 'Bersatu Mewujudkan Indonesia Ramah Anak', tindakannya bertentangan dengan itu," ujar Arist saat dihubungi Kompas.com, Jumat (31/8/2012) siang.

Hal lain yang menjadi perhatian para aktivis anak adalah teguran SBY terjadi di ruang publik. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal yang dapat melukai hati anak. Pasalnya, selain sang anak bisa shock, lingkungan sekitar pun berpengaruh besar terhadap goncangan yang terjadi pada anak tersebut.

"Dia bisa diperolok teman-temannya, dimarahi protokoler, dimarahi panitia. Kita enggak nangkap saja dimarahi apa tidak, tetapi itu sangat disayangkan," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, puncak peringatan Hari Anak Nasional 2012 diselenggarakan di Teater Imax Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Rabu (29/8/2012). Saat pidato, Presiden menegur peserta, yaitu perwakilan anak-anak sekolah se-Indonesia. "Tolong dibangunkan yang tertidur, barangkali ada satu atau dua orang," kata Presiden sambil menatap ke arah hadirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com