Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhukham dan Mendagri Bertolak ke Sampang

Kompas.com - 27/08/2012, 13:59 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan bertolak ke Desa Karang Gayam, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Senin (27/8/2012) sore nanti. Mereka akan mengevaluasi terjadinya aksi kekerasan terhadap warga Syiah pada Minggu (26/8/2012) kemarin.

"Sudah jelas kita segera mengevaluasi keadaan itu. Kemudian, berbagai pihak bilamana perlu bersinergi tentunya solusinya apa, pencegahannya bagaimana," kata Amir, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin.

Menurut Amir, pihaknya akan mengevaluasi penegakan hukum di Sampang. Jika ditemukan keengganan penegak hukum di daerah untuk menangani kasus semacam konflik terkait agama, hal tersebut bisa dialihkan penanganannya ke pemerintah pusat.

"Karena dimungkinkan oleh hukum acara untuk dibawa ke pusat. Tapi hal ini belum menjadi keputusan, akan menjadi pertimbangan," ujar Amir.

Dia juga berharap, langkah penegakan hukum bisa secara tegas dan lugas dilakukan menanggapi peristiwa kekerasan di Sampang ini. Dikhawatirkan, konflik akan meningkat dan berlarut-larut jika dibiarkan.

"Itulah hal yang menjadi perintah Presiden agar penegak hukum dalam hal ini Kapolri, Jaksa Agung, dan hakim juga untuk segera turun tangan. Saya sendiri akan juga apa yang bisa saya lakukan, Kemenhukham, partisipasi apa yang bisa saya lakukan," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi penyerangan terhadap kelompok Syiah oleh sekelompok massa tak dikenal di Desa Karang Gayam, Sampang. Dua orang tewas dan sejumlah korban lainnya luka-luka. Sebanyak 37 rumah dibakar sehingga sebagian warga dari kelompok Syiah terpaksa mengungsi. Penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang ini merupakan kali kedua, dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Aksi yang sama juga pernah terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com