Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny Ajak Bersihkan Profesi Advokat

Kompas.com - 27/08/2012, 12:53 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengajak para advokat "bersih" bersama-sama menjaga profesi advokat agar tidak ternoda oleh praktik dan perilaku koruptif sebagian advokat.

"Saya tetap mengajak kepada advokat-advokat bersih untuk menjaga agar profesi advokat yang mulia itu tidak ternoda oleh praktik dan perilaku dari oknum advokat yang koruptif," kata Denny dalam jumpa pers di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, Senin (27/8/2012).

Oknum advokat yang koruptif, menurut Denny, adalah mereka yang menghalalkan segala cara dalam membela kliennya. Mereka memperjualbelikan keadilan dan tidak jarang menyuap demi memenangkan perkara. Denny juga menyampaikan permintaan maafnya kepada para advokat yang masih bersih dan mengedepankan kode etik dalam membela klien.

Denny mengatakan, ia tidak bermaksud menghina profesi advokat dengan pernyataannya di situs jejaring sosial Twitter beberapa hari lalu. Denny menyesalkan pernyataannya di Twitter yang mengatakan ada oknum advokat yang "maju tak gentar membela yang bayar". Denny mengakui bahwa pernyataan itu telah menimbulkan kesalahpahaman terutama di kalangan advokat.

"Saya tegaskan lagi, saya tidak mengkritik profesi advokat. Profesi advokat adalah profesi yang mulia, tentu sebagaimana penegak hukum yang lain, kita hormati," ujar Denny.

Atas pernyataannya di Twitter tersebut, Denny dilaporkan oleh pengacara OC Kaligis ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan polisi bernomor LP/2010/VIII/2012/PMJ/Dit.Reskrim.Um tertanggal 23 Agustus itu, Denny disebutkan telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terkait pernyataannya di media sosial yang menyebutkan advokat pembela koruptor adalah koruptor. Selain mendapat reaksi dari OC Kaligis, advokat Hotman Paris Hutapea juga mengajak advokat lain dan pegawai Kementerian Hukum dan HAM untuk menggugat Denny secara perdata dan pidana.

Atas laporan tersebut, Denny mengaku siap menghadapi proses hukum. Dia menganggap pelaporan itu sebagai bagian dari risiko perjuangan demi Indonesia yang lebih bersih dan antikorupsi. "Saya tetap meminta dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia agar tetap kuat, tetap sehat dalam menghadapi segala tantangan demi Indonesia ke depan," ucap guru besar Universitas Gajah Mada itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com