Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakai Tongkat, Dendy Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 24/08/2012, 10:55 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap penganggaran proyek Al Quran dan laboratorium Kementerian Agama, Dendy Prasetya, memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/8/2012). Dendy akan diperiksa terkait posisinya sebagai tersangka kasus ini.

Sekitar pukul 09.35 WIB, Dendy tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, dengan didampingi tim pengacaranya. Dendy yang mengaku patah tulang kaki karena kecelakaan itu tampak menggunakan tongkat yang menyangga kakinya ketika masuk menaiki tangga gedung KPK. Kaki kanan Dendy tampak memakai gips dan diperban.

Setelah tiba di lobi Gedung KPK, Dendy tampak mengenakan kursi roda. "Saudara Dendy belum layak diperiksa karena sakit," kata salah satu pengacara Dendy, Erman Umar.

Pemeriksaan Dendy kali ini merupakan yang pertama setelah dia ditetapkan sebagai tersangka Juni lalu. Sedianya Dendy diperiksa Rabu pekan lalu, tetapi Direktur Utama PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara itu mangkir.

Erman mengatakan, kliennya bukan mangkir, melainkan masih sakit sehingga tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pekan lalu. Kemarin Erman mengantarkan foto-foto kondisi Dendy pascakecelakaan ke KPK.

Terkait kemungkinan Dendy ditahan seusai pemeriksaan perdananya ini, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, hal itu tergantung penyidik KPK. Adapun Dendy dan ayahnya, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Zulkarnaen Djabar, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait penganggaran proyek Al Quran dan proyek laboratorium madrasah tsanawiyah di Kemenag.

Dendy dijerat dalam kapasitasnya sebagai rekanan Kementerian Agama dalam dua proyek tersebut. Sejauh ini, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan Zulkarnaen. Sebelumnya KPK memeriksa sejumlah saksi untuk dua tersangka itu, di antaranya tiga pejabat Kementerian Agama, yakni Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat (Bimas) Islam, Ahmad Jauhari; Sekretaris di Ditjen Bimas Islam, Abdul Karim; dan Kasubdit Kepenghuluan, Mashuri.

Selain melakukan penyidikan, KPK juga membuka penyelidikan baru terkait proyek Al Quran dan proyek laboratorium Kemenag tersebut. Penyelidikan itu menyasar oknum Kemenag yang diduga terlibat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com