Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Perbedaan Hari Idul Fitri Jangan Dipersoalkan

Kompas.com - 18/08/2012, 17:41 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri tidak perlu dibesar-besarkan. Mempersoalkan masalah penetapan, menurutnya, bisa berdampak pada perselisihan dan permusuhan di kalangan umat muslim.

"Perbedaan dalam penetapan Idul Fitri tidak usah dibesar-besarkan, apalagi kalau sampai menimbulkan perselisihan dan permusuhan pada umat Islam," kata Din Syamsuddin saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Margasatwa, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (18/8/2012).

Ia menyatakan, sejak jauh hari PP Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1433 Hijriyah akan jatuh pada Ahad, 19 Agustus 2012. Karena itu, warga Muhammadiyah akan tetap merayakan Idul Fitri besok.

Din mengatakan, penetapan itu disampaikan merujuk pada perintah Alquran untuk membaca tanda-tanda pada alam semesta. "Khususnya peredaran matahari, bumi, dan bulan yang merupakan fenomena menarik dan oleh karena itu bisa dikalkulasi dan diprediksi secara eksak oleh ilmu pengetahuan matematika dan astronomi," lanjut Din.

Din menambahkan, perbedaan dengan pihak-pihak lain yang menganut pendekatan Rukhiyah adalah hal wajar. Karena itu, bila terjadi perbedaan antara penetapan Muhammadiyah dengan Pemerintah dan ormas-ormas lain yang menggunakan Rukhiyah, hal itu bukanlah persoalan yang perlu terus diperdebatkan.

"Tidak perlu dibesar-besarkan dan ukhuwah Islamiyah kita jangan terganggu. Kebersamaan tidak selalu seragam," kata Din.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com