Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadjriyanto: Kado Kecil KPK untuk Presiden

Kompas.com - 18/08/2012, 13:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan dua hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai menjadi kado kecil buat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, penangkapan itu hanya berselang satu hari setelah Pidato Kenegaraan Presiden menyambut HUT ke-67 Kemerdekaan RI.

"Kado kecil dalam bungkus kecil dari KPK kepada Presiden karena Presiden telah juga memberantas korupsi dengan pidato yang sangat bagus, sangat anti korupsi," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hadjriyanto melalui pesan singkat, Sabtu (18/8/2012).

Hal itu dikatakan Hadjriyanto ketika dimintai tanggapan penangkapan KM (hakim Pengadilan Tipikor Semarang) dan HK (hakim Pengadilan Tipikor Pontianak). Keduanya tertangkap tangan menerima suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Sebelumnya, Presiden dalam pidatonya di Gedung Parlemen Senayan menyebut genderang perang terhadap korupsi tidak boleh kendur. Korupsi harus dikikis habis. Memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus dilakukan dengan cara- cara yang luar biasa pula. Tidak boleh ada intervensi terhadap instansi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

"Presiden SBY berpidato dengan bagus sekali soal bagaimana menangani korupsi yang sudah menjalar di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta di pemerintahan pusat dan daerah. Pidato Presiden berisi maping yang sangat bagus tentang persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa ini, nomor satu adalah korupsi," kata Hadjriyanto.

Hadjriyanto menilai korupsi di Indonesia memang sangat kuat dan sakti. Menurut dia, institusi penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian, satuan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan, hingga satuan pengawas internal seperti Inspektorat Jenderal sudah kewalahan untuk mencegah korupsi.

"Juga sudah tidak mampu memberantas korupsi. Kini tinggal KPK seorang diri. Memang sudah parah betul keadaan bangsa kita," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com