Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical: Testimoni SBY Mengenai Tudingan Antasari Itu Wajar

Kompas.com - 16/08/2012, 15:39 WIB
Bima Setiyadi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai bantahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai tudingan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar merupakan hal yang wajar. Pasalnya, SBY adalah pemimpin negara, jadi bebas untuk berbuat apa saja, apalagi demi nama baik.

"Masalah Century sebenarnya sudah ada tim pengawas (timwas), jadi seharusnya serahkan saja kepada timwas," jelas Ical, sapaan akrab Aburizal, di DPP Partai Golkar, Kamis (16/8/2012).

Ia mengatakan, seharusnya Presiden SBY menyerahkan sepenuhnya kepada tim pengawas yang sudah dibentuk agar masalah Bank Century yang ditargetkan pada akhir tahun ini selesai dapat cepat terealisasi.

"Biar saja mereka (timwas) yang menilai," ujarnya.

Ical, yang diusung menjadi orang nomor satu pada Pilpres 2014 mendatang oleh Partai Golkar, mengaku tidak terkejut dengan pemberitaan media mengenai sumpah Presiden demi membenarkan pernyataannya. Dirinya menganggap hal itu sudah biasa bagi seorang pemimpin negara untuk membenarkan pernyataan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Pada Rabu (15/8/2012) malam, Presiden memberikan pernyataan resmi yang membantah tudingan Antasari bahwa dia memimpin rapat penyertaan modal sementara Bank Century pada 9 Oktober 2008 di Kantor Presiden. Presiden mengakui adanya pertemuan pada 9 Oktober 2008 tersebut, tetapi bukan dalam rangka membahas rencana bail out Bank Century, melainkan konsultasi dengan auditor dan penegak hukum bagaimana mengantisipasi kemungkinan datangnya krisis ekonomi.

Dalam pertemuan itu, jelas Presiden, hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu I saat itu, yakni Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian ad interim Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Rajasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Selain itu, undangan yang hadir sejumlah auditor dan penegak hukum, yakni Ketua BPK Anwar Nasution, Ketua KPK Antasari Azhar, Jaksa Agung Hendarman Soepandji, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dan Ketua BPKP Didi Widayadi.

Saat itu, masing-masing diminta Presiden untuk memberikan pandangannya mengenai antisipasi menghadapi dampak krisis ekonomi dunia dan ditanggapi langsung oleh Presiden. Sementara tak satu pun menteri yang dimintai tanggapan saat itu.

Bahkan, Presiden secara khusus memberikan sebuah buku yang berisi transkrip seluruh pembicaraan dalam pertemuan pada tanggal 9 Oktober 2008 kepada media massa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com