Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagi Bingkisan Lebaran ke Karyawan Outsource, KPK Tak Gunakan APBN

Kompas.com - 15/08/2012, 22:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Idul Fitri, Komisi Pemberantasan Korupsi membagi-bagikan 420 bingkisan berisi makanan dan minuman kepada karyawan outsource yang bekerja di sana. Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, bingkisan tersebut berasal dari sumbangan para pegawai KPK.

"Ini dana yang dikumpulkan sepenuhnya dari pegawai KPK, tidak ada APBN," kata Abraham saat membagi-bagikan bingkisan tersebut di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/8/2012) sore.

Hadir pula dalam acara serah terima bingkisan itu, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua. Menurutnya, jumlah sumbangan yang terkumpul untuk membeli bingkisan itu mencapai Rp 41,3 juta.

Pegawai KPK, kata Abraham, ingin berbagi kebahagiaan dengan karyawan outsource. Acara pembagian bingkisan ini merupakan program rutin KPK yang digelar setiap tahun dalam rangka menyambut Idul Fitri.

"Diharapkan dari tahun ke tahun ada peningkatan (jumlah sumbangan) yang signifikan," kata Abraham.

Abdullah Hehamahua menambahkan, kaum muslim meyakini Idul Fitri merupakan hari bahagia yang membawa berkah. Pada hari itu, diharapkan tidak ada umat Islam yang bersedih. Olehkarena itu, menurut Abdullah, saling berbagi menjadi suatu keharusan.

"Karena orang tidak boleh lapar, maka ada parsel ini sehingga diharapkan bisa meringankan keluarga. Jangan dilihat dari nilainya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com