Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Tidak Ada Unjuk Kekuatan KPK dan Polri

Kompas.com - 06/08/2012, 20:55 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator ICW, Danang Widoyoko, mengungkapkan bahwa perseteruan antara KPK dan Polri yang memanas bukanlah ajang unjuk kekuatan di antara kedua belah pihak. Sejauh pandangan Danang, KPK justru ingin membina hubungan baik dengan Polri dan menghindari konflik terbuka dengan institusi penegak hukum tersebut.

"Hubungan baik KPK dan Polri penting untuk memudahkan proses penegakan hukum. Golnya antara KPK dan Polri kan sama, yaitu untuk penanganan kasus ini (korupsi simulator SIM Korlantas Polri) dan membongkarnya. Jadi tidak ada yang namanya kuat-kuatan antara KPK dan Polri," ujar Danang di Cikini, Jakarta, Senin (6/8/2012).

Danang menambahkan bahwa ketika Polri ikut campur menangani tersangka dan barang bukti, hal itu justru mempersulit KPK. Sikap Polri yang sedemikian membangkang harusnya cepat disadari karena bagaimanapun juga Polri adalah institusi penegak hukum. Danang khawatir jika sikap Polri tersebut merupakan ketakutan mereka terhadap penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Menurut Danang, penanganan korupsi oleh KPK, seperti kasus Hambalang ataupun wisma atlet, berdampak luas pada tersangka di luar kasus korupsi tersebut, misalnya anggota DPR yang menerima suap. "Ada ketakutan Polri jika kasus itu bisa merembet juga ke tersangka petinggi Polri lainnya," tambahnya.

Dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus cepat menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimanapun juga Presiden adalah atasan langsung dari Polri. Jika Presiden tidak segera menyelesaikan sengketa penyidikan KPK dan Polri atas kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri, maka sengketa ini akan sulit berakhir.

Untuk itu, Danang mendesak Presiden Yudhoyono benar-benar bertindak secara nyata. Keinginan dari KPK untuk menyelesaikan permasalahan dengan akal sehat seharusnya ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menginstruksikan Polri menghentikan penyidikan.

Polri, lanjut Danang, akan percuma memanggil ahli hukum untuk menguatkan kedudukannya karena rakyat lebih mendukung KPK. Terlebih lagi secara netralitas, Polri sudah kalah telak karena tidak mungkin tega memangsa anaknya sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com