Produksi Tempe Terhenti, Cermin Kegagalan Politik Ekonomi SBY?

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus terhentinya produksi tahu-tempe menjadi bukti paling sahih kegagalan politik ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melindungi kebutuhan pangan rakyat.

Demikian disampaikan politisi DPR, Bambang Soesatyo, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/7/2012).

"Pangan rakyat tidak terproteksi karena pemerintahan SBY tidak militan mengejar target revitalisasi sektor pertanian dan tanaman pangan. Gagal, karena pemerintahan SBY sudah terperangkap oleh kebijakan instan impor bahan pangan," ujar Bambang.

Akibatnya, tambah anggota Fraksi DPR Partai Golkar itu, ketergantungan pada bahan pangan impor sudah sampai pada tahap sangat mencemaskan.

"Bahkan, sebelum mogok produksi dilancarkan produsen tahu-tempe, pemerintah terlihat sama sekali tak berdaya menyikapi lonjakan harga kedelai, yang diakibatkan oleh terjadinya kekeringan di Amerika Serikat," kata Bambang.

Hingga kini, ungkap Bambang, produksi kedelai di dalam negeri tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan. "Permintaan kedelai di dalam negeri per tahun mencapai 1,5 juta ton, sementara produksi dalam negeri maksimal 960.000 ton per tahun. Sisanya harus diimpor dari AS. Terasa amat tragis sebab sebagian besar masyarakat Indonesia harus ikut menanggung risiko kekeringan di AS," paparnya.

Seperti halnya beras, lanjut Bambang, pemerintah semestinya memberikan proteksi maksimal atas stok komoditas kacang kedelai.

"Pengamanan stok kacang kedelai seharusnya tidak diserahkan ke pasar bebas, melainkan harus berada dalam kendali pemerintah. Pemerintahlah yang mengelola dan mengendalikan kebijakan politik ekonomi," katanya.

Menurut Bambang, konstitusi mewajibkan politik ekonomi pemerintah prorakyat. Artinya, mengamankan kebutuhan pangan rakyat.

"Pasar bebas yang hanya berorientasi pada keuntungan tidak peduli politik ekonomi negara. Maka, negara atau pemerintahlah yang harus menjadi garda terdepan menghadapi perilaku pasar bebas yang ekstrem," ujar Bambang.