Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi CPNS 2012 Harus Dibatalkan!

Kompas.com - 22/07/2012, 06:47 WIB

JAKARTA, Kompas.com - Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012 harus dibatalkan. Pasalnya, berdasarkan SKB menteri tentang moratorium PNS baru akan berakhir pada 3 Desember 2012. Artinya, apabila seleksi CPNS tetap dilakukan serentak pada 8 September 2012, maka hal tersebut sudah melanggar SKB mengenai moratorium PNS.

"Berarti SKB 3 menteri tentang moratorium benar-benar tidak bisa diimplementasikan alias gagal total, dan otomotis pada tanggal 3 Desember 2012 sebagai akhir moratorium, tidak usah dicabut lagi oleh karena selama ini pemerintah tidak pernah serius dalam implementasi moratorium ini," kata Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kepada Tribunnews.com, Minggu(22/7/2012).

Kalau memang serius, kata Uchok, seharusnya Kementerian Keuangaan sebagai bendahara negara membatalkan semua program dan alokasi anggaran kementerian atau lembaga yang pada tahun 2012 mempunyai program penerimaan PNS. Akan tetapi pada kenyataannya, Kementerian Keuangan justru ikut-ikutan membuka saringan masuk CPNS tahun 2012.

"Yang lebih ironis, dan tidak tahu malu adalah perilaku Kementerian Keuangaan, di mana menterinya sendiri yang ikut tandatangani dalam SKB tersebut, tapi lebih dulu melakukan pelanggaran terhadap SKB tersebut," jelasnya.

Uchok menduga tetap dilaksanakannya seleksi CPNS tahun 2012 adalah untuk melanggengkan praktek-praktek mafia PNS. Sebab, sudah sangat jelas moratorium PNS baru akan berakhir pada 3 Desember 2012, namun tetap dibuka dan dilaksanakan serentak pada 8 September 2012 mendatang.

"Dan, tidak bisa dihentikan penerimaan PNS baru oleh karena adanya mafia PNS ini. Setiap CPNS yang bisa lolos dan diterima masuk sebagai PNS harus bayar uang pelicin dulu. Dan ini sangat merugikan masyarakat," pungkasnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com