Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis: JK Pantas Jadi Capres!

Kompas.com - 19/07/2012, 16:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menilai, politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla alias JK masih layak diusung kembali sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Penilaian Anis itu setelah melihat kerja JK dalam tiga tahun terakhir.

"Saya kira beliau pantas, sangat pantas. Kualifikasi leadersip sangat pantas. Beliau lincah, secara fisik juga sehat. Tiga tahun terakhir ini sangat aktif," kata Anis di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2012).

Seperti diketahui, saat ini JK menjabat Ketua Umum PMI dan Ketua Dewan Masjid Indonesia. Anis menilai, tidak perlu ada dikotomi usia tua atau muda dalam pembahasan pengusungan pemimpin. Sebaiknya diberi ruang bagi siapa pun untuk mencalonkan diri.

"Kadang-kadang tua, tapi semangatnya muda kaya Pak JK, Prabowo Subianto. Tapi, ada yang muda, tapi semangatnya tua," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Disinggung soal kemungkinan PKS akan memasukkan JK dalam daftar nama yang dipertimbangkan di internal, menurut Anis, hal itu sepenuhnya kewenangan tim independen internal, yakni Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK). Nantinya, akan dibuat daftar nama tokoh, baik dari internal maupun eksternal, yang layak dipertimbangkan untuk diusung menjadi capres atau cawapres.

"Variabel pengambilan keputusan nantinya banyak seperti tuntutan kader seperti apa, tuntutan publik secara umum, lalu melihat hasil survei-survei," pungkas Anis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com