Hajriyanto: Wajar Kalau JK Tak Serius Tanggapi Pemecatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari yakin bahwa politisi senior Golkar Jusuf Kalla tidak akan serius menanggapi ancaman pemecatan dari internal Golkar jika maju dalam pemilihan presiden pada 2014. Menurut Hajriyanto, hal itu dikarenakan JK merupakan tokoh lintas partai.

"Tokoh sekaliber Pak JK akan seperti itu. Pak JK kan sudah tokoh nasional, tokoh bangsa, sudah lintas partai dan lintas golongan. Wajar Pak JK tidak serius tanggapi pemecatan," kata Hajriyanto di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Sebelumnya, Kalla menyampaikan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan ancaman Partai Golkar yang akan memecat anggotanya yang maju dalam Pilpres 2014 atau tak mendukung pencalonan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebagai capres dari partai bergambar beringin itu. "Enggak apa-apa. Selama kita tidak pakai Partai Golkar juga enggak apa-apa. Mau pecat dua kali, tiga kali, juga tidak ada soal. Silakan aja," kata Kalla, Selasa (17/7/2012) kemarin.

Hajriyanto menjelaskan, keputusan pemecatan diambil setelah Golkar belajar dari kekalahan Pemilu 2004 dan 2009 di mana internal partai tidak solid dalam mendukung calon yang diusung partai. Akhirnya, pasangan yang diusung partai tidak menang. Belajar dari pengalaman itu, Golkar mempertegas sanksi untuk kader yang tak mengikuti keputusan partai dengan memecat tanpa meminta penjelasan atau pembelaan dari yang bersangkutan terlebih dulu.

"Kalau intinya soliditas, maka sejak dini harus ada upaya konkret untuk membangun soliditas. Pemberian sanksi itu terus terang dibayang-bayangi pilpres lalu," kata Wakil Ketua MPR itu.

Menurut Hajriyanto, agar Aburizal dapat menang di Pemilu 2014, para pejabat elite Golkar harus bertemu, termasuk dengan Kalla, supaya tercipta satu suara di internal partai. Langkah itu dinilai dapat memperkuat dukungan publik untuk Aburizal. "Bicara dari hati ke hati," ujarnya.

Partai Golkar telah menetapkan Aburizal sebagai capres dalam rapat pimpinan nasional Golkar pada 1 Juli 2012. Para pengurus DPP, DPD I, dan organisasi sayap Golkar mendukung penuh pria yang akrab disapa Ical itu sebagai capres.

Menurut Ical, deklarasi sengaja dilakukan sekitar dua tahun sebelum pemilu lantaran dibutuhkan waktu panjang untuk menyosialisasikan pencalonannya ke seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, kata dia, Indonesia memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar.