Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Pemimpin Parpol Menindas

Kompas.com - 17/07/2012, 21:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai pemimpin partai politik saat ini cenderung menindas orang lain, khususnya kader di bawahnya, agar tidak bisa tampil menjadi pemimpin masa depan. Akhirnya, hanya tokoh-tokoh politik lama yang muncul mendekati Pemilu 2014.

"Di dalam realitas kepartaian kita sekarang, pemimpin partai politik menindas orang lain yang ingin tampil sebagai bintang. Itu fakta di mana-mana," kata Mahfud saat acara Institute Managing the Nations di Jakarta, Selasa (17/7/2012) malam.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei, lebih banyak tokoh lama yang dimunculkan sebagai capres di Pemilu 2014. Elektabilitas tokoh lama disebut lebih tinggi dibanding tokoh-tokoh baru.

Mahfud menambahkan, bukan hanya di internal parpol, sikap penindasan juga terjadi di birokrasi. Dia memberi contoh dimutasinya Sekretaris Daerah Sampang, Madura, Hermanto Subaidi menjadi staf biasa di Kantor Kelurahan Polgan. Mutasi itu disebut lantaran Hermanto akan maju sebagai calon Bupati Sampang pada Pilkada akhir 2012.

"Itu, kan, sangat tidak sehat. Itulah gambaran dari kehidupan parpol kita," kata Mahfud.

Meski demikian, Mahfud tak sependapat dengan wacana memberi ruang bagi calon independen untuk maju dalam pilpres. Pasalnya, kata dia, langkah itu bertentangan dengan konstitusi yang diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 serta dapat membonsai peran parpol.

"Kesepakatan kita, parpol harus disehatkan. Kalau parpol sehat, maka calon yang tadinya independen bisa masuk lewat parpol," pungkas mantan politisi PKB itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com