Rabu, 22 Oktober 2014

News / Nasional

Soal Cegah Anas, KPK Pastikan dalam Waktu Dekat

Senin, 16 Juli 2012 | 18:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan memutuskan dalam waktu dekat soal kemungkinan Anas Urbaningrum dicegah bepergian ke luar negeri, terkait penyelidikan proyek Hambalang. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (16/7/2012).

"Kami belum tahu apakah perlu dicegah atau tidak, akan ada konfirmasi dalam waktu dekat dari penyelidik apakah pencegahan itu dibutuhkan atau tidak," kata Bambang.

Sejak memulai penyelidikan Hambalang pada Agustus 2011, KPK baru mencegah pengurus PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso, yang juga disebut sebagai orang dekat Anas. Pencegahan terhadap Mahfud dilakukan jika sewaktu-waktu keterangannya dibutuhkan, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri.

Menurut Bambang, KPK menyelidiki indikasi tindak pidana korupsi terkait pembangunan gedung pusat pelatihan olahraga Hambalang yang menelan biaya hingga Rp 1,1 triliun tersebut. "Mengenai pengadaan barangnya, belum (difokuskan)," kata Bambang.

Terkait penyelidikan Hambalang, KPK dua kali meminta keterangan Anas. Pemanggilan yang pertama dilakukan untuk mengonfirmasi data yang didapat penyelidik, baik dari keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, maupun keterangan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono. Kepada penyelidik, kedua orang itu menyebut keterlibatan Anas dalam penyelesaian sertifikat tanah Hambalang.

Kemudian dalam pemanggilan kedua, Anas mengaku ditanya penyelidik apakah pernah mengadakan pertemuan dengan PT Adhi Karya selaku perusahaan rekanan Hambalang atau tidak.

Rencananya, dalam pekan ini KPK akan kembali melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah penanganan Hambalang dinaikkan ke tahap penyidikan atau masih perlu pendalaman. Informasi dari KPK menyebutkan, sudah ada calon tersangka berinisial DK dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mengenai pencegahan terhadap DK, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya belum meminta Imigrasi mencegah yang bersangkutan.


Penulis: Icha Rastika
Editor : Aloysius Gonsaga Angi Ebo