Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FITRA: PT Telkom BUMN Paling "Korup"

Kompas.com - 15/07/2012, 15:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telekomunikasi Indonesia disebut sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang paling "korup"dari 144 BUMN induk berdasarkan hasil pemeriksaan anggaran yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2005-2011. Potensi kerugian negara di BUMN itu sebesar Rp 12 miliar dan 130,2 juta dollar AS.

"Ada enam temuan kasus (dugaan penyimpangan penggunaan keuangan) di PT Telekomunikasi Indonesia," kata Uchok Sky Khadafi Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di Jakarta, Minggu (15/7/2012).

Uchok mengatakan, potensi kerugian negara dalam 144 BUMN induk mencapai Rp 4,9 triliun, 305 juta dollar AS, dan 3,3 juta yen Jepang dengan total dugaan penyimpangan penggunaan keuangan sebanyak 2.757 kasus. Dari jumlah itu, 1.527 kasus masih dalam proses tindaklanjut. "Sisanya belum ditindaklanjuti," kata Uchok.

Potensi kerugian negara itu, kata Uchok, terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, lemahnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, dan lemahnya pengendalian internal.

Berikut daftar 24 BUMN yang memiliki catatan kasus yang potensial merugikan keuangan negara:

1. PT Telekomunikasi Indonesia (Rp 12 miliar, 130 juta dollar AS).

2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rp 904 ,8 miliar)

3. PT Jasa Marga (Rp 605 ,4 miliar)

4. PT Bahana PUI (Rp 237 ,8 miliar, 39,5 juta dollar AS)

5. PT PLN (Rp 556 ,5 miliar)

6. PT Pembangunan Perumahan (Rp 330 ,6 miliar)

7. PT Hutama Karya (Rp 300 ,6 miliar)

8. PT Pertamina (32,4 juta dollar AS)

9. PT Danareksa (28,1 juta dollar AS)

10. PT Wijaya Karya (Rp 129 miliar, 11,4 juta dollar AS)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com