Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulfadhli : Komisi X Akan Panggil Kemen PU dan Dirjen Cipta Karya

Kompas.com - 05/07/2012, 16:47 WIB
Kiki Budi Hartawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Zulfadhli mengatakan, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI Senin depan akan memanggil Kementerian Pekerja Umum, khususnya Dirjen Cipta Karya, terkait bagaimana proses perencanaan awal gedung proyek Hambalang terutama menyangkut dokumen yang dianggap tidak lengkap sehingga Kemen PU mengeluarkan izin pembangunannya.

"Rencananya senin (9/7/2012) depan akan kita memanggil Kemen PU khususnya Dirjen Cipta Karya. Kami ingin tahu bagaimana proses perencanaan awal, karena menurut kami dokumennya sejak awal belum lengkap dan bagaimana Kemen PU bisa mengeluarkan multiyears (tahun jamak) ini tanpa studi kelayakan dan dokumen Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan)," ujar Zulfadli di Gedung Parlemen DPR RI , Kamis (5/7/2012).

Menurut Zulfadhli, komisi X juga ingin mengetahui kondisi bangunan proyek pusat pelatihan dan sarana olahraga nasional hambalang yang amblas Desember lalu. "Berikutnya apa mau dihentikan, diteruskan atau direalokasi," katanya.

Selain itu, komisi X berencana memanggil pakar teknik Institut Tehnik Bandung dan Uneversitas Indonesia untuk mengetahui layak atau tidak Hambalang dibangun. "Kamis (12/7/2012) kami undang mereka. Kami mau tahu kelayakan bagaimana lokasi itu dibangun sebagai tempat olahraga," ungkapnya.

Zulfadli juga menegaskan, tidak pernah ada pembasahan soal multiyears. Seandainya ada anggota DPR yang mengatakan pernah membahas soal anggaran multiyears itu, berarti anggota tersebut ikut terlibat terkait penganggaranya.

"Kami lebih memfokukan tentang pembahasan fisik dari dokumen yang ada. Mekanisme tidak dilalui dan secara formal belum pernah ada pembahasan mengenai multiyears. Jadi kalau ada yang mengatakan pernah dibahas (soal anggaran), berarti anggota itu ikut terlibat, soalnya rapat belum pernah satupun membahas soal multiyears," tegasnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com