Menkeu: Kecil Harapan KPK Dapat Gedung Kosong

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, kecil kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat gedung milik negara yang tak terpakai. Pasalnya, kata Agus, banyak lembaga dan kementerian yang juga meminta gedung.

"Kalau ada gedung (kosong), itu yang mempunyai minat memakai gedung cukup banyak. Tentu kementerian harus mendapat prioritas. Jadi tidak besar harapannya," kata Agus di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012), ketika ditanya apakah ada gedung negara yang bisa dipakai KPK.

Sebelumnya, sembilan fraksi di Komisi III DPR belum bersedia mencabut tanda bintang pada poin anggaran pembangunan gedung baru KPK. Berbagai alasan disampaikan, salah satunya meminta KPK mencari terlebih dulu gedung negara yang tidak terpakai.

Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika mengatakan, pandangan mini fraksi itu akan dibahas di Badan Anggaran DPR. Setelah itu, keputusan di Banggar akan kembali dibahas di Komisi III sebelum mengambil keputusan.

Penjelasan pihak KPK, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung di tanah seluas 27.600 meter persegi mencapai Rp 225,7 miliar. Rincian anggarannya adalah biaya pekerjaan fisik senilai Rp 215 miliar, konsultan perencana Rp 5,48 miliar, manajemen konstruksi Rp 4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp 766 juta.

Jika disetujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun, mulai dari 2012 sampai 2014. Tahap pertama, akan dikucurkan Rp 16,7 miliar. Lantaran tak jelas kapan Komisi III akan mencabut tanda bintang, penggalangan dana dari masyarakat dilakukan.