Minggu, 23 November 2014

News / Megapolitan

Ahok Tanyakan Dana Hibah, Wagub Menjawab Tak Tahu

Senin, 2 Juli 2012 | 18:22 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto kesulitan menjawab pertanyaan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tentang dana hibah dalam APBD DKI Jakarta 2012.

Hari ini Prijanto menerima kunjungan dari Ahok di Balaikota Jakarta. Sebelumnya, Prijanto juga berjumpa dengan calon gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan, Faisal Basri. "Tadi ada beberapa hal yang dibahas. Yang terpenting, yang saya tanyakan kepada beliau adalah tentang dana hibah," kata Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (2/7/2012).

Masalah tentang dana hibah di DKI Jakarta ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch menemukan fakta bahwa telah terjadi kenaikan signifikan pada pos dana hibah dan bantuan sosial APBD 2012 dibanding tahun lalu. Tahun lalu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan dana hibah sebesar Rp 900 miliar, sedangkan tahun ini dana hibah dan bantuan sosial mencapai Rp 1,3 triliun.

"Nah, biasanya Wagub inspeksi segala macam tindak lanjut. Di situ saya tanyakan apa yang beliau tahu tentang hal itu. Eh, beliau menjawab dana hibah tahun lalu saja yang hanya Rp 900 miliar beliau bingung menjawabnya," kata Ahok.

Ahok mengatakan, Prijanto sempat memberi penjelasan singkat tentang adanya alokasi anggaran untuk SEA Games 2011 pada dana hibah tahun 2011. "Untung saja tahun lalu ada SEA games. Alokasi dananya mencapai Rp 200 miliar," ujar Ahok.

Namun, Ahok menyatakan bahwa tidak masuk akal bila ada peningkatan signifikan dalam pos dana hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun ini. Apalagi, kenaikan ini berbarengan dengan agenda Pilkada DKI Jakarta. "Nah kalau tahun ini, Rp 1,4 triliun tidak ada kegiatan. Ini lebih cenderung untuk kegiatan Pilkada atau apa? Itu yang saya tanyakan pada Pak Prijanto dan beliau mengaku tidak tahu sama sekali. Kalau tahun lalu saja sudah susah jawab, apalagi tahun ini," ujar Ahok.

Menurut peneliti ICW, kenaikan anggaran itu diduga berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 11 Juli 2012. ICW menduga kuat ada penyalahgunaan APBD untuk kepentingan gubernur petahana dalam pilkada tahun ini.

Pernyataan ICW itu disanggah oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Syukri Bey. Syukri menjelaskan bahwa kenaikan dana hibah ini salah satunya memang untuk biaya penyelenggaran Pilkada DKI Jakarta yang digelontorkan pada KPU Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 253 miliar. Anggaran itu juga digunakan untuk KONI Provinsi DKI Jakarta terkait keikutsertaan Jakarta dalam Pekan Olahraga Nasional di Riau. Selanjutnya, ada alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/SLB dan SMP/SMPLB/SMPT baik negeri maupun swasta.


Penulis: Riana Afifah
Editor : Laksono Hari W