Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas : Kekerasan Kurangi Kepercayaan Publik pada Polri

Kompas.com - 01/07/2012, 14:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta Polri meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pasalnya, belakangan ini banyak kasus kekerasan yang muncul di tengah masyarakat.

"Berkurangnya rasa aman dan terganggunya keamanan, serta kasus-kasus kekerasan yang muncul akan mengurangi kepercayaan publik kepada Polri dan pemerintah," kata Anas melalui pesan singkat, Minggu (1/7/2012).

Hal itu disampaikan Anas terkait peringatan Hari Bhayangkara Polri ke-66 yang jatuh hari ini, Minggu (1/7/2012). Perayaan HUT Polri itu dipusatkan di Lapangan Utama Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Anas mengatakan, keberhasilan Polri ke depan juga ditentukan oleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Untuk itu, Anas meminta agar masyarakat ikut membantu kerja Polri.

Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai, meski telah melakukan berbagai perbaikan, kinerja Polri masih banyak dikeluhkan masyarakat. Menurut dia, publik paling banyak mengeluhkan kentalnya penyiksaan dan intimidasi dalam menangani masalah.

Sepanjang tahun 2011, jelas Neta, ada 97 orang ditembak polisi. Sebanyak 19 di antaranya tewas dan 78 lainnya luka. Selama semester pertama 2012 , lanjutnya, terjadi delapan kasus salah tembak dan 10 kasus penyiksaan.

Menurut Neta, berbagai pelanggaran itu terjadi karena rendahnya kepedulian atasan terhadap bawahan. Selain itu, fungsi kontrol internal tidak berjalan dan sanksi bagi petugas yang terbukti melanggar aturan terlalu ringan.

"Contohnya, pertengah Juni lalu Polda Sumatera Utara melakukan tes urin dan diketahui ada 114 polisi sebagai pemakai narkoba. Tapi mereka tidak dihukum dan hanya dikarantina. Padahal jika masyarakat yang melakukan pasti diproses. Ini menunjukkan Polri masih bersikap diskriminatif," kata Neta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com