Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP Golkar Yakin Pencapresan Ical Tak Berubah

Kompas.com - 30/06/2012, 13:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar meyakini pengusungan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014 tak akan berubah sampai didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum tahun 2014.

"Keputusan Rapimnas sudah final," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Golkar di Bogor, Sabtu (30/6/2012).

Idrus dimintai tanggapan tentang pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung bahwa pencapresan bisa saja berubah sebelum parpol resmi mendaftarkan pasangan capres dan cawapres lalu ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Belum lagi jika melihat hasil pemilihan legislatif nanti. Apakah hasil pemilu legislatif nanti Golkar dapat mengusung sendiri capresnya atau tidak. Pasalnya, untuk mengusung pasangan sendiri, parpol harus mendapat 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

Ketika disinggung bagaimana dengan hasil pileg nantinya, Idrus menjawab, "Itu nanti. Kita insya Allah, kita punya keyakinan."

Pada Jumat (29/6/2012) malam, Rapimnas telah resmi menetapkan Ical sebagai capres. Penetapan itu setelah mendengarkan pandangan dari pengurus pusat dan daerah serta pengurus organisasi massa yang mendirikan Golkar dan didirikan Golkar. Mereka mengaku mendukung Ical sebagai capres.

Elektabilitas Ical berdasarkan hasil jajak pendapat memang menempatkannya di posisi atas. Hal itu terlihat dari survei Lingkaran Survei Indonesia yang menempatkan dirinya di posisi ketiga dengan angka 17,5 persen.

Selain itu, survei terbaru dari Asia Pacific Association of Policial Consultants yang menyebut dirinya telah berada di urutan teratas dengan perolehan angka 22 persen.

"Tapi kan pemilunya masih dua tahun mendatang. Dalam dunia politik, dua tahun ke depan bisa terjadi masalah-masalah," kata Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com