Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Tolak Sumbangan Charlie untuk KPK

Kompas.com - 27/06/2012, 15:46 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menolak sumbangan hasil mengamen vokalis Setia Band, Charlie Van Houten. Rencananya, uang senilai hampir Rp 2 juta itu akan diserahkan sebagai simbol dukungan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, Charlie mengaku mengamen selama tiga jam di daerah Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Rabu (27/6/2012). Mantan vokalis band ST12 itu berkeliling dengan membawa kardus bertuliskan "Gerakan Peduli KPK".

Uang pecahan Rp 1.000 sampai Rp 100.000 itu lalu dibawanya ke DPR dengan didampingi Ahmad Rifai, mantan pengacara Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah. Di DPR, salah satu anggota DPR dari F-PKB, Effendi Choiri, menambah sumbangan. Tentunya uang itu diberikan di hadapan kamera wartawan.

Ketika menuju ruang Komisi III DPR, Charlie dan Rifai berpapasan dengan Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III. Namun, Aziz terus berjalan. Lantaran tak ada pimpinan Komisi III, mereka hanya diterima oleh staf Komisi III. Ketika hendak diberikan, staf itu menolak menerima karena tidak ada aturan penerimaan uang di DPR.

Staf itu membantah jika Komisi III menolak pembangunan gedung baru KPK. "Bukan tidak setuju (pembangunan gedung KPK), tapi masih dalam proses," kata staf itu.

"Sudah, (uangnya diserahkan) ke KPK saja," timpal Aboe Bakar Al Habsy, anggota Komisi III yang berada di dalam ruang Sekretariat Komisi III.

Charlie mengatakan, dirinya melakukan hal ini sebagai bentuk dukungan kepada KPK. Dia mengaku tak tahu-menahu soal kasus korupsi yang tengah diusut KPK. Dia hanya tahu bahwa korupsi telah membuat rakyat miskin. "Aku lihat sendiri kemiskinan. Semoga ini jadi support buat KPK yang menangani korupsi," kata Charlie sambil meninggalkan Gedung Parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com