Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Ali: Anggito Kompeten Menata Keuangan

Kompas.com - 26/06/2012, 18:14 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom yang juga dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, hari ini resmi dilantik menjadi Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama. Mantan pejabat eselon I Kementerian Keuangan ini ditunjuk langsung oleh Menteri Agama Suryadharma Ali.

"Keberadaan Pak Anggito meringankan tugas saya. Ia memang saya tunjuk untuk memperbaiki pengelolaan keuangan ibadah haji," ujar Suryadharma Ali seusai melantik delapan pejabat eselon I dan II di Kantor Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Meskipun latar belakang Anggito bukanlah dari kalangan internal Kementerian Agama, Suryadharma Ali menaruh harapan besar kepada Anggito. "Pengangkatan Anggito sebagai Dirjen Haji dan Umroh ini karena ia mempunyai akreditasi yang bagus dalam perkara pengelolaan anggaran," ujarnya.

Suryadharma sangat menyadari bahwa tugas yang diemban oleh Anggito sangat berat. Dengan jabatan saat ini, Anggito bukan sekadar mengelola, melainkan juga harus dapat memberi efektivitas dan manfaat kepada dana umat calon haji.

"Dengan adanya Pak Anggito, ke depannya pengelolaan haji harus lebih baik. Organisasi harus berjalan baik, harus ada yang kompeten me-manage keuangan dengan baik. Memang berat betul uang setoran awal dari para calon anggota jemaah haji, yang disetor hingga kini besarnya hampir mencapai Rp 40 triliun, dan tiap hari kian bertambah pula besarannya. Seperti impian investasi dana abadi umat untuk membeli pesawat operasional haji," katanya.

Saat ditemui wartawan, Anggito Abimanyu merasa bersyukur diberikan amanah jabatan ini. "Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas dipilihnya saya memegang jabatan ini. Dengan amanah ini, mudah-mudahan saya bisa memberikan pelayanan haji dan umroh lebih baik," katanya.

"Awalnya sudah lama saya diminta Menteri Agama membantu pengelolaan keuangan dan sistem informasi jemaah haji. Sejak Februari 2012 lalu, saya diminta membuat skema sistem pembiayaan ibadah haji. Namun, saya baru memberikan jawaban sekitar bulan April," tutur Anggito.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu adalah seorang Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada masa kepemimpinan Sri Mulyani.

Saat itu, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ini juga pernah dikabarkan menjadi wakil menteri keuangan dari Sri Mulyani. Namun, surat penunjukan tak kunjung turun dengan alasan pangkatnya, eselon IB, belum memenuhi.

Ia kemudian kembali mengajar di Universitas Gadjah Mada. Dosen jurusan Ilmu Ekonomi yang piawai memainkan alat musik flute ini kemudian sempat mendaftarkan diri menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua Dewan Komisioner OJK). Namun, langkahnya gagal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com