Hanya 3 DPD Minta Anas Nonaktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan di daerah untuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum masih kuat. Hal itu terlihat dari pertemuan antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan 33 Ketua DPD I di Cikeas, Bogor, pekan lalu.

Salah satu petinggi Demokrat mengatakan, pertemuan itu diinisiatif oleh orang dekat Yudhoyono yang berada di Kabinet Indonesia Bersatu. Dia menghubungi seluruh Ketua DPD I untuk berkumpul.

Dalam pertemuan itu, 10 Ketua DPP ditunjuk untuk memberi pandangan terkait masalah yang berimbas pada penurunan elektabilitas partai berlambang bintang itu. Kepada Yudhoyono, kata petinggi Demokrat itu, hanya tiga daerah yang mendesak agar Anas nonaktif sebagai ketum.

Ketiga daerah itu yakni Sumatera Utara, Kalimatan Timur, dan Bali. "Rencana dia (menteri) gagal total," kata petinggi Demokrat yang enggan ditulis namanya.

Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok mengakui jika ada DPD yang meminta Anas mundur. Mubarok menyebut hanya dua DPD yang menginginkan hal itu. Menurut dia, permintaan itu muncul lantaran ketidakpahaman mekanisme di internal.

"Itu biasa omongan begitu. Dibuka untuk mendapat aspirasi. Kalau dua dari 33 DPD tidak masalah. Yang penting ujungnya terkunci oleh SBY. Dikatakan (SBY) tak akan ada (penurunan ketum). Kalau pun diganti, hanya saya (SBY) yang bisa ganti," kata Mubarok.

Ketua DPD I Bali Made Sudarta mengaku tak pernah meminta Anas nonaktif ketika pertemuan di Cikeas. Hanya saja, Made mengaku ketika itu meminta agar Partai Demokrat konsisten dengan kampanye anti korupsi.

"Bali minta Demokrat tetap konsisten melakukan kampanye anti korupsi. Siapapun harus dipersilakan mundur. Siapapun dia, apapun pangkatnya. Kalau sudah jadi tersangka, dia harus mundur," kata Made.

Dalam pertemuan sekitar 1,5 jam, kata Made, 10 Ketua DPD I diminta menyampaikan pandangan. Adapun mekanisme penunjukan daerah yang berbicara, menurut dia, berdasarkan keterwakilan wilayah. "Bali itu (mewakili) NTB dan NTT. Masing-masing ada perwakilan daerahnya," ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPD Sumut dan Kaltim belum bisa dikonfirmasi.