Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi KPK Tak Hadir, Komisi III Debat Panjang Lebar

Kompas.com - 20/06/2012, 12:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politisi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berdebat panjang lebar ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (20/6/2012). Namun, bukan masalah kasus korupsi yang diperbedatkan. Mereka berdebat terkait ketidakhadiran dua deputi KPK.

Perdebatan itu diawali dengan sikap Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin yang mempertanyakan ketidakhadiran Deputi Informasi dan Data serta Deputi Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat KPK.

"Apakah sengaja tidak hadir atau karena kenapa?" kata Aziz seusai pimpinan KPK menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi III dalam RDP sebelumnya.

Aziz meminta agar rapat diskors. Bahkan, politisi Partai Golkar itu meminta agar pimpinan KPK menghadirkan dua deputi itu. Dalam RDP, empat pimpinan KPK hadir yakni Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnaen.

Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil yang memimpin rapat lalu meminta pandangan setiap fraksi. Seluruh fraksi sepakat meminta penjelasan terlebih dulu kepada pimpinan KPK mengenai ketidakhadiran jajaran deputi sebelum melanjutkan RDP.

Namun, tak hanya perwakilan fraksi yang berbicara. Satu persatu politisi ikut berbicara mengenai usulan Aziz itu. Berbagai pasal dalam tata tertib serta argumen disebut. Dihadapan belasan kamera televisi, hampir satu jam mereka berdebat tanpa meminta penjelasan pimpinan KPK.

Di tengah perdebatan, Aziz mengaku sadar bahwa tidak perlu seluruh jajaran KPK hadir dalam RDP.  "Satu pimpinan pun yang hadir sah rapat ini. Namun, nuansa rapat perlu didalami karena itu deputi perlu hadir. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara, kok," kata Aziz.

Perdebatan panjang itu berakhir setelah waktu menunjukkan pukul 12.00 WIB. Nasir mengatakan, berdasarkan tata tertib, rapat harus diskors pukul 12.00 WIB untuk makan siang, istirahat, dan shalat. Akhirnya, rapat dihentikan sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com