Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Hebat Kalau Bisa Bongkar Megaskandal

Kompas.com - 20/06/2012, 12:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat I Gede Pasek Suardika menilai kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid III masih bekerja layaknya pimpinan jilid II. Pasek menyebut kerja KPK hanya ingar bingar layaknya infotainment, namun substansi kasusnya tidak signifikan.

"KPK jilid III akan hebat kalau bisa membongkar kasus pajak, tambang, penyelewengan subsidi BBM (bahan bakar minyak) yang nilainya triliunan rupiah. Kita mainnya di hulu untuk meningkatkan pendapatan negara. Dari pada terjebak pada penegakkan hukum yang infotaiment," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012), sebelum rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK.

Pasek bahkan menyebut penyidik di tingkat Polsek bisa menangkap tangan suap yang nilainya puluhan juta sampai ratusan juta rupiah jika dilengkapi alat seperti yang dimiliki KPK. Seharusnya, kata Pasek, KPK hanya menangani megaskandal yang nilai kerugian negara triliunan rupiah.

"Dalam penegakkan hukum jangan menargetkan orang. Bekerja itu karena kasus megaskandal. Kalau megaskandal orang-orangnya enggak dikenal," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ketika ditanya apakah kasus Nazaruddin dianggap bukan kasus besar, Pasek mengatakan, kasus yang melibatkan Nazaruddin memang penting. Tapi, kata dia, KPK harus bisa membongkar auktor intelektualis dari berbagai kasus Nazaruddin.

"Kasus Nazaruddin penting untuk buka yang lebih besar. Hambalang kalau terbukti silakan diproses, kalau enggak yah ditutup," kata Pasek.

Hal senada dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie. Menurut dia, KPK seharusnya mulai mengusut kasus penyimpangan pajak dan tambang yang kerugian negaranya sangat besar.

Ketika disinggung kasus Hambalang, Marzuki menjawab, "Saya enggak bela benar atau yang salah. Proporsional penting. Kalau ada (pidana) silakan (diproses), nyatakan (tersangka). Kalau enggak, yah enggak."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com