Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Periksa Komisaris PT Bhakti Investama

Kompas.com - 20/06/2012, 10:29 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (20/6/2012), menjadwalkan pemeriksaan terhadap komisaris PT. Bhakti Investama Tbk (BHIT), Antonius Z. Tonbeng, terkait penyidikan kasus dugaan suap restitusi pajak PT. Bhakti Investama. Antonius akan diperiksa sebagai saksi untuk Tommy Hindratno, salah satu tersangka kasus itu.

"Diperiksa sebagai saksi untuk TH (Tommy Hindratno)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Rabu.

KPK sebelumnya meminta pihak Imigrasi mencegah Antonius bepergian keluar negeri. Pencegahan dilakukan agar Antonius ada di tempat sewaktu-waktu keterangannya dibutuhkan.

Kemarin, Selasa (19/6/2012), KPK memeriksa dua direktur PT. Bhakti Investama, yakni Darma Putra dan Wandhy Wira Riadi. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap dua staf BHIT, yakni Maya dan Soffy.

Pada Rabu (13/6/2012) pekan lalu, KPK memanggil CEO BHIT, Hary Tanoesoedibjo untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap ini. Namun Hary saat itu mengaku tidak mendapat surat panggilan KPK sehingga pemeriksaan dijadwal ulang 28 Juni 2012 nanti.

Kasus dugaan suap kepengurusan restitusi pajak BHIT ini berawal dari ditangkapnya Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Tommy Hindratno dan pengusaha James Gunarjo di sebuah rumah makan di Jakarta, Rabu (6/6/2012). Bersamaan dengan penangkapan tersebut, penyidik KPK menyita barang bukti Rp 280 juta. Tommy dan James ditetapkan sebagai tersangka.

Saat ini, KPK masih mendalami maksud pemberian uang yang diduga terkait pengurusan pajak BHIT. Dugaan sementara, uang yang diberikan James kepada Tommy dimaksudkan untuk memuluskan pemeriksaan kelebihan pajak (restitusi) senilai Rp 3,4 miliar milik wajib pajak BHIT.

Pengacara BHIT, Andi Simangungsong beberapa waktu lalu mengakui kalau PT Bhakti Investama baru menagih restitusi pajak yang nilainya Rp 3,4 miliar. Namun dia membantah perusahaannya terlibat. Menurut Andi, BHIT tidak terkait dengan James dan Tommy.

Secara terpisah, (19/6/2012) pengacara Tommy, Tito Hananta, mengatakan, kliennya kenal James sejak 2007 sebagai konsultan pajak lepas (freelance) yang menangani belasan perusahaan, termasuk BHIT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com