Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurhayati: Tak Ada Perpecahan Yudhoyono-Anas!

Kompas.com - 19/06/2012, 19:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat di parlemen, Nurhayati Ali Assegaf, membantah penilaian banyak pihak bahwa ada perpecahan antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Publik menilai, perpecahan terjadi terkait beragam masalah yang dialami partai tersebut.

Nurhayati mengatakan, ketidakhadiran Anas di acara Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat yang dihadiri Yudhoyono pekan lalu tidak perlu diartikan telah terjadi masalah di antara keduanya. Selain Yudhoyono, acara itu juga dihadiri para ketua DPD I dan petinggi Demokrat lain.

Menurut Nurhayati, FKPD bukan forum resmi seperti diatur dalam AD/ART partai. Untuk itu, lanjut dia, lebih baik mementingkan dan menjalankan tugas yang diberikan partai ketimbang menghadiri acara tersebut. Dia sendiri mengaku tidak hadir lantaran harus menjalankan tugas sebagai ketua fraksi.

"Ketika saya ditanya apakah ketua umum tidak hadir, lalu dianggap bentuk perlawanan, perlawanan terhadap siapa? Pak Anas tidak hadir, saya paham karena dia juga harus memastikan apa yang ada di DPP harus berjalan dengan benar. Jadi, tolong ini dipegang sehingga tidak perlu lagi mempertanyakan apakah Pak SBY dan Anas terjadi ketidaksepahaman," kata Nurhayati di Jakarta, Selasa (19/6/2012).

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa. Menurut Saan, hubungan antara jajaran DPP dan Yudhoyono tetap solid. Adapun terkait pernyataan Yudhoyono dalam pertemuan FKPD, lanjut Saan, tidak ditujukan untuk personal, tetapi semua kader.

Seperti diketahui, Yudhoyono meminta para kader Demokrat yang tidak menjalani politik dengan santun, cerdas, dan bersih, agar segera meninggalkan partai.

"Apa yang disampaikan itu ditujukan seluruh kader, bukan orang per orang, agar menjauhi perilaku koruptif," kata Saan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com