Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurhayati: Tak Ada Perpecahan Yudhoyono-Anas!

Kompas.com - 19/06/2012, 19:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat di parlemen, Nurhayati Ali Assegaf, membantah penilaian banyak pihak bahwa ada perpecahan antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Publik menilai, perpecahan terjadi terkait beragam masalah yang dialami partai tersebut.

Nurhayati mengatakan, ketidakhadiran Anas di acara Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat yang dihadiri Yudhoyono pekan lalu tidak perlu diartikan telah terjadi masalah di antara keduanya. Selain Yudhoyono, acara itu juga dihadiri para ketua DPD I dan petinggi Demokrat lain.

Menurut Nurhayati, FKPD bukan forum resmi seperti diatur dalam AD/ART partai. Untuk itu, lanjut dia, lebih baik mementingkan dan menjalankan tugas yang diberikan partai ketimbang menghadiri acara tersebut. Dia sendiri mengaku tidak hadir lantaran harus menjalankan tugas sebagai ketua fraksi.

"Ketika saya ditanya apakah ketua umum tidak hadir, lalu dianggap bentuk perlawanan, perlawanan terhadap siapa? Pak Anas tidak hadir, saya paham karena dia juga harus memastikan apa yang ada di DPP harus berjalan dengan benar. Jadi, tolong ini dipegang sehingga tidak perlu lagi mempertanyakan apakah Pak SBY dan Anas terjadi ketidaksepahaman," kata Nurhayati di Jakarta, Selasa (19/6/2012).

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa. Menurut Saan, hubungan antara jajaran DPP dan Yudhoyono tetap solid. Adapun terkait pernyataan Yudhoyono dalam pertemuan FKPD, lanjut Saan, tidak ditujukan untuk personal, tetapi semua kader.

Seperti diketahui, Yudhoyono meminta para kader Demokrat yang tidak menjalani politik dengan santun, cerdas, dan bersih, agar segera meninggalkan partai.

"Apa yang disampaikan itu ditujukan seluruh kader, bukan orang per orang, agar menjauhi perilaku koruptif," kata Saan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com