Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tempat Parkir Rp 3 Miliar di DPR "Nganggur"

Kompas.com - 19/06/2012, 10:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tempat parkir untuk sepeda motor dan bus di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, dibiarkan "nganggur". Tempat parkir yang dibangun dengan menghabiskan dana hingga Rp 3 miliar itu dibiarkan tak terpakai meskipun pembangunan sudah rampung beberapa bulan lalu.

Pengamatan Kompas.com, Selasa (19/6/2012), bangunan parkir bertingkat dua itu masih ditutup. Di sejumlah tempat ditempel kertas pemberitahuan bertuliskan "dilarang parkir di sini".

Sebelumnya, parkir itu sempat dipakai oleh puluhan karyawan yang bekerja di lingkungan DPR. Belakangan, pihak Sekretariat Jenderal DPR menutup parkir dengan rantai dan tali. Namun, belasan bus milik Kesekjenan DPR diperbolehkan parkir.

Pekan lalu, perwakilan dari Humas Setjen DPR, Jaka Winarno, mengatakan bahwa parkir itu akan mulai beroperasi Senin kemarin. "Senin akan dibuka," kata Jaka ketika dihubungi.

Cerita tentang proyek di gedung Kompleks Parlemen yang sudah selesai, tetapi "dianggurkan" bukan hanya tempat parkir. Ruang Badan Anggaran atau Banggar DPR yang awalnya dibangun dengan dana hampir Rp 20 miliar juga dibiarkan melompong sekitar lima bulan. Ruangan itu akhirnya mulai dipakai pada dua pekan lalu setelah barang-barang impor mewah diganti oleh Setjen dengan produk lokal.

Mansyur Faqih (28), karyawan yang keseharian bekerja di DPR, mengaku kesal atas sikap Setjen yang belum juga mengoperasikan tempat parkir itu. Pasalnya, selama dibangun sejak akhir tahun 2011, ia terpaksa memarkirkan motor di lahan parkir sementara yang terletak di belakang kompleks parlemen. Lahan parkir itu terbuka.

"Tujuh bulan lebih motor saya kehujanan, kepanasan. Kan, ngerusak cat motor. Anggota Dewan enak parkir mobil di basement. Pejabat Setjen juga enak pakai mobil dinas jadi enggak mikirin cat rusak. Bangunan udah jadi lama, tetapi enggak dipakai juga. Jadi, buat apa dibangun?" ucap Mansyur kesal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com