80 Persen Pemda di Papua Tak Efektif - Kompas.com

80 Persen Pemda di Papua Tak Efektif

Sandro Gatra
Kompas.com - 16/06/2012, 12:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 80 pemerintahan daerah di Papua tidak berjalan dengan efektif. Hal itu dinilai menjadi masalah serius lantaran mengakibatkan tidak berjalannya pembangunan di Papua. Akibatnya, masalah berkepanjangan di Papua tidak terselesaikan. "Pemerintah mau kucurkan triliunan rupiah tiap tahun, tahun ini sebesar Rp 4 triliun. Itu tidak akan hasilkan apa-apa selama pemerintahan daerah tidak efektif," kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahfudz Siddiq di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Mahfud mengatakan, tidak efektifnya jalannya pemda lantaran banyak kepala daerah yang kerap berpergian ke luar Papua. Selain itu, birokrat pemda sangat lemah dari sisi kapabilitas.

Penyebab lain, lanjut Mahfudz, pemda tersandera oleh kelompok politik dan kelompok bersenjata. Dia mengaku tak tahu apakah ada simbiosis mulualisme atas situasi itu.

Mahfud memberi contoh, ketika aparat hukum mencoba mengusut kasus dugaan korupsi di daerah, wilayah itu langsung bergejolak. "Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi tahu persis kasus-kasus korupsi di pemda," kata politisi PKS itu.

Brigjen (TNI) Sumardi, Asisten Dep I Koordinator Otsus Kementerian Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, akibat tidak efektifnya pemda, masyarakat Papua lebih patuh kepada perintah kepala suku masing-masing. Akibatnya, masalah sepele bisa menjadi perang antarsuku. "Mudah diprovokasi pimpinannya," ucap dia.

Sumardi mengakui penegakan hukum di Papua masih lemah. Dia memberi contoh bupati yang terjerat kasus masih bisa mengendalikan pemerintah.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    PenulisSandro Gatra
    EditorI Made Asdhiana

    Terkini Lainnya

    Diungkap, Objek Mengapung Terlihat 2 Minggu Setelah Hilangnya MH370

    Diungkap, Objek Mengapung Terlihat 2 Minggu Setelah Hilangnya MH370

    Internasional
    Lawan Pemkot Jaksel soal Penggusuran, Warga Bukit Duri Ajukan Kasasi

    Lawan Pemkot Jaksel soal Penggusuran, Warga Bukit Duri Ajukan Kasasi

    Megapolitan
    Kapolri: Potensi Indonesia Jadi Negara Super Power Bukan Omong Kosong

    Kapolri: Potensi Indonesia Jadi Negara Super Power Bukan Omong Kosong

    Megapolitan
    Hadirkah SBY pada Peringatan HUT RI di Istana Kamis Besok?

    Hadirkah SBY pada Peringatan HUT RI di Istana Kamis Besok?

    Nasional
    Menag Sebut Ada Dua Cara bagi First Travel untuk Bertanggung Jawab

    Menag Sebut Ada Dua Cara bagi First Travel untuk Bertanggung Jawab

    Nasional
    Aniaya Istri, Sang Suami Pura-pura Pingsan Saat Dijemput Polisi

    Aniaya Istri, Sang Suami Pura-pura Pingsan Saat Dijemput Polisi

    Regional
    Penjelasan BPK soal Temuan Rp 550 Miliar dalam Sidang Suap Opini WTP Kemendes PDTT

    Penjelasan BPK soal Temuan Rp 550 Miliar dalam Sidang Suap Opini WTP Kemendes PDTT

    Nasional
    Pelarangan Sepeda Motor dari Senayan ke Bundaran HI Rencananya Diterapkan Oktober

    Pelarangan Sepeda Motor dari Senayan ke Bundaran HI Rencananya Diterapkan Oktober

    Megapolitan
    Perluas Akses Air Bersih, Pemkot Tangerang Turunkan Biaya Pemasangan

    Perluas Akses Air Bersih, Pemkot Tangerang Turunkan Biaya Pemasangan

    Megapolitan
    Di Mana Grace Mugabe? Polisi Afrika Selatan Bungkam

    Di Mana Grace Mugabe? Polisi Afrika Selatan Bungkam

    Internasional
    Wakil Ketua DPRD Kota Malang Dimintai Daftar Hadir Banggar oleh KPK

    Wakil Ketua DPRD Kota Malang Dimintai Daftar Hadir Banggar oleh KPK

    Regional
    Sugiarti Telah Minta Maaf, Julianto Kekeh Lanjutkan Proses Hukumnya

    Sugiarti Telah Minta Maaf, Julianto Kekeh Lanjutkan Proses Hukumnya

    Megapolitan
    Militer Israel Hancurkan Rumah Pria Palestina Penikam 3 Warga Yahudi

    Militer Israel Hancurkan Rumah Pria Palestina Penikam 3 Warga Yahudi

    Internasional
    Program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada

    Program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada

    Edukasi
    PPP Kubu Djan Faridz Desak Pemerintah Tunda Pencairan Dana Banpol

    PPP Kubu Djan Faridz Desak Pemerintah Tunda Pencairan Dana Banpol

    Regional

    Close Ads X