Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penembakan Mako Tabuni Hingga Tewas Dipertanyakan

Kompas.com - 15/06/2012, 20:03 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim mempertanyakan penembakan oleh aparat keamanan di Papua terhadap Mako Tabuni hingga tewas. Mako Tabuni yang merupakan Koordinator Komite Nasional Papua Barat ditembak mati oleh polisi di distrik Heram, Jayapura setelah coba melarikan diri.

"Mako seharusnya dilumpuhkan oleh polisi meskipun dia membahayakan aparat atau berencana melarikan diri, tindakan dari kepolisian tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia," tegas Ifdal Kasim di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Menurut Kasim, Polda Jayapura seharusnya bisa berbuat dengan profesional terkait dengan penangkapan Mako. Menurut dia Mako Tabuni bukanlah kelompok bersenjata. Ketika polisi melakukan penyergapan dengan jalan kekerasan pasti nalurinya melawan.

Lebih jauh lagi menurutnya pemerintah harus menunjukkan itikad baik dengan mengambil kebijakan yang komprehensif tanpa ambivalensi. Pemerintah terutama aparat kepolisian menurutnya harus segera membangun dialog yang bermartabat dengan semua elemen masyarakat di Papua agar kekerasan tidak berlarut-larut lagi.

"Pemerintah harus segera mungkin melakukan dialog dengan kelompok-kelompok di Papua agar permasalahan Mako tidak terulang lagi untuk kesekian kalinya," tambah Ifdal Kasim.

Seperti yang telah diberitakan, Mako Tabuni ditembak mati oleh polisi Polda Jayapura saat melarikan diri. Menurut keterangan dari Polda Jayapura, Mako merampas pistol petugas ketika melakukan pelarian. Mako juga menodongkan pistol ke arah polisi yang pistolnya dirampas tersebut.

Mako tewas setelah ditembak di bagian paha kirinya.

Menurut Irdhan Kasim, polisi harus melibatkan banyak pihak dalam melakukan penyelidikan terkait kematian Mako yang dituduhkan oleh Polda Jayapura sebagai salah seorang pelaku teror penembakan misterius di Jayapura yang meresahkan masyarakat.

"Polisi seharusnya dalam menembak harus melumpuhkan. Mako jika dituduhkan polisi sebagai pelaku maka ia harus dibawa ke pengadilan bukan ditembak mati," tegas Kasim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com