Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jero Wacik: Yang Tidak Mau Bersih, Silakan Keluar dari Partai

Kompas.com - 14/06/2012, 17:07 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Jero Wacik mengatakan semua anggota di Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi harus mundur dari partai tersebut. Termasuk jika Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng terbukti terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi yang selalu menyeret nama mereka.

Menurut Jero Wacik, Partai Demokrat membutuhkan kader yang santun dan jujur dalam berpolitik. "Jelas sekali Demokrat ingin menjadi partai yang baik, yang bersih. Partai ini punya etika yang jelas, punya wilayah yang jelas, harus kadernya semua jadi kader yang bersih, cerdas, dan santun. Yang tidak mau bersih, cerdas, dan santun, silakan keluarlah dari partai," tegas Jero di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/6/2012).

Pernyataan ini ia tegaskan kembali dari pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang mengungkapkan agar semua kader bermasalah keluar dari Demokrat. Hal ini diungkapkan SBY saat pertemuan "Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat" di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam.

SBY juga meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI tidak bermain-main dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yudhoyono mengaku mendengar masih ada sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat yang hendak bermain-main dengan APBN dan APBD.

Ketika ditanya, apakah yang dimaksud SBY adalah Anas dan Andi, Jero tak menjawabnya. "Kader tak boleh main-main (dengan APBN dan APBD)," jawab Jero singkat.

Jero juga menyatakan Anas memang berhalangan hadir dalam pertemuan malam kemarin. Namun, ia tidak mengetahui alasan khusus Anas tak hadir saat itu. "Katanya rencana mau hadir tapi ada tugas kemana gitu. Enggak apa-apa lah," kata dia.

Seperti yang diketahui, saat ini sejumlah kader Partai Demokrat tengah tersandung masalah hukum terkait penggunaan dana APBN. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin divonis empat tahun 10 bulan penjara terkait kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh kini mendekam di tahanan KPK terkait dugaan korupsi dalam proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek Hambalang. Terakhir, Menpora Andi Mallarangeng juga disebut-sebut mengetahui alur dua kasus korupsi di kementeriannya tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com