Profesi Administrasi Publik Bakal Disertifikasi

MALANG, KOMPAS.com - Dalam waktu dekat, profesi administrasi publik bakal disertifikasi. Tujuannya, agar kompetensi profesi bisa terukur dan berstandar.

"Kami sudah bekerjasama dengan Badan Nasional Standar Profesi (BNS) untuk melakukan proses sertifikasi tersebut," jelas Ketua Indonesian Association for Public Administration, Asep Kartiwa, Selasa (12/6/2012), ditemui di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.

Menurut Asep, yang paling penting untuk disertifikasi adalah praktisi administrasi negara dan keuangan publik yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan. "Karena selama ini profesi administrasi publik tak terstandar. Sehingga, manajemen pemerintahan sering mengalami tumpang tindih, bahkan tak efesien dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan," katanya.

Lembaga penyelenggaraan sertifikasi kini tengah dibentuk. Asesor sertifikasi juga tengah disiapkan. "Proses sertifikasi itu tak mudah, membutuhkan data dan sumber daya manusia yang banyak. Selain itu, juga harus disiapkan kurikulum dan materi perkuliahan untuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan Fakultas Ilmu Administrasi," katanya.

Sementara itu, ditemui dalam kesempatan yang sama, mantan Gubernur Gorontalo, yang juga mantan Menteri Kelautan, Fadel Muhammad, mengatakan, gaya birokrasi saat ini menghambat lajunya pemerintahan. "Bahkan, pemerintah memaksakan struktur pemerintahan yang sama antara daerah satu dengan daerah lain. Padahal tidak bisa disamakan. Tak cocok diadopsi," kata Fadel yang juga Ketua Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi (ASPA). 

Fadel mengaku, ia pernah melakukan inovasi struktur pemerintahan. Namun, ia malah ditegur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. "Niat saya, agar berkembang dan maju dibutuhkan kepemimpinan yang mampu berinovasi. Karena tak mau ya sudah," katanya.