Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI dan Polri di Papua Diminta Kompak

Kompas.com - 08/06/2012, 10:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian diminta kompak dalam mengatasi situasi memanas di Papua. Jika kedua institusi itu tidak serius mengusut berbagai kasus di Papua, khususnya penembakan, maka akan merugikan kedua institusi itu sendiri.

Hal itu dikatakan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Jumat (7/6/2012). Sebagian politisi Komisi I DPR tengah berada di Papua untuk bertemu dengan berbagai pihak membahas situasi di Papua.

Seperti diberitakan, situasi Papua memanas setelah satu orang tewas dan 17 lainnya terluka setelah tentara Indonesia menembaki warga sipil pascaperselisihan yang dipicu sebuah kecelakaan lalu lintas di Papua.

Penembakan itu terjadi pada Rabu ( 6/6/2012 ) malam, setelah warga menusuk seorang tentara dan melukai satu tentara lainnya di Wamena. Warga setempat marah kepada dua anggota militer itu karena menabrak seorang anak.

Tjahjo meyakini ada kelompok tertentu yang melakukan gerakan agar situasi di Papua tetap mencekam. Dia juga mengkrik jajaran intelijen di Papua yang tak berkerja optimal.

"Aparat intelijen belum ada koordinasi yang baik. Seharusnya jajaran intelijen di Papua sudah bisa menengarai dan mendeteksi dinamika perkembangannya ke arah mana," kata Tjahjo.

Sekjen PDI-P itu berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi kepada jajaran Polri, TNI, dan intelijen agar membentuk tim khusus untuk menuntaskan masalah keamanan di Papua.

"Kalau perlu berkantor di Papua. Penegakan hukum harus obyektif dan berkeadilan. Hargai Masyarakat Papua. Dibutuhkan pemimpin yang tidak sekedar berkuasa di Papua, tapi pemimpin yang adil," pungkas Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Nasional
    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Nasional
    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com