Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Nama Calon Dubes RI yang Diajukan Pemerintah

Kompas.com - 02/06/2012, 19:11 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tubagus Hasanuddin menyatakan saat ini Komisi I telah menerima daftar nama 21 calon duta besar dari pemerintah. Tahap seleksi para calon dubes ini akan berlangsung pada 12-13 Juni mendatang. 

"Para calon dubes ini akan melewati tahap fit and proper test terlebih dahulu di Komisi I," kata Hasanuddin, melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu, (2/6/2012).

Dalam tahap tersebut, kata Hasanuddin, Komisi I akan fokus pada beberapa hal, diantaranya penguasaan dan pengetahuan calon tentang keadaan dan kondisi negara yang  akan ditempati. Tak hanya itu, mereka juga harus mengetahui sejauh mana kondisi hubungan bilateral antara negara tersebut dengan Indonesia.

Para calon juga harus mengetahui potensi-potensi positif negara tersebut, yang dapat menguntungkan untuk Indonesia. Terakhir, tuturnya, calon dubes akan diuji kemampuannya dalam menyelesaikan  masalah-masalah penting di luar negeri seperti masalah perbatasan  dan TKI.

"Akan dites juga kemampuan bahasa asing para calon, "kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Berikut nama 21 calon dubes RI tersebut :  

  1. Yordania - Teguh Wardoyo 
  2. Kazhakstan - Foster Gultom 
  3. Yunani - Benny Bahadewa 
  4. Slovakia - Djumantoro 
  5. Australia - Nadjib 
  6. Tanzania - Zakaria Anshar 
  7. Bangladesh - Iwan Wira 
  8. Timor Timur- Primanto 
  9. Pakistan - Burham 
  10. Afghanistan - Anshory Tadjuddin 
  11. Srilanka - Harimawan 
  12. Malaysia - Herman Prayitno 
  13. Ukraina - Niniek Koen 
  14. Italia - August Parengkuan 
  15. Yaman - Wajid Fauzi 
  16. Korsel - John Prasetyo 
  17. Tunisia - Ronny Prasetyo 
  18. Austria - Rahmat Budiman
  19. PTRI Jenewa - Triono Wibowo 
  20. India - Rizali 
  21. Bahrain - Chilman Arisman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com