Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: KPK Harus Beri Perhatian Khusus pada Hambalang

Kompas.com - 28/05/2012, 17:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan perhatian khusus terhadap kasus proyek pusat olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Amblesnya dua bangunan dalam proyek itu, menurut Pramono, menguatkan dugaan penyimpangan dalam proyek itu.

"KPK harus memberikan perhatian khusus untuk melakukan investigasi masalah itu. Kalau belum dimanfaatkan sudah ambruk, pasti ada masalah dalam penentuan letak, perencanaan, dan sebagainya. Apalagi jauh-jauh hari sudah diperingatkan bahwa daerah itu rawan longsor dan gempa," kata Pramono di kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2012).

Pramono menilai ada kesan bahwa proyek itu dipaksakan sejak awal. Semua pihak yang terkait dengan proyek itu, kata politikus PDI Perjuangan itu, tak boleh lepas tangan atas amblesnya bangunan power house dan lapangan indoor.

Ia berpendapat, seharusnya pihak kontraktor terbuka terkait proyek itu. "Sekarang ini kan pembangunan Hambalang semakin tertutup sehingga publik untuk mengetahui kemajuan pembangunan itu tidak terlihat dan terpantau. Semakin tertutup, semakin kita mencurigai memang ada sesuatu yang berjalan tidak semestinya," kata Pramono.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, perlu dilakukan audit fisik untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam proyek itu. Jika hanya audit keuangan, Benny menilai hal itu bisa dimanipulasi.

"Audit fisik engga bisa (dimanipulasi). Masa belum selesai dibangun bisa ambruk. Mungkin perencanaan sudah baik, tapi karena faktor alam. Makanya perlu audit, apakah karena memang faktor alam atau karena apa," kata pria yang akan menyerahkan jabatan Ketua Komisi III kepada rekan separtainya, I Gede Pasek Suardika itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com