SBY Akui Agenda Reformasi Belum Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui ada agenda reformasi yang belum tuntas, termasuk di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penuntasan agenda reformasi menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Sampai kini sejumlah kasus di akhir era Orde Baru, seperti kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, serta kasus Trisakti dan Semanggi I-II, tak kunjung diselesaikan. Pemerintah belum juga menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kepala Negara berkomitmen menuntaskan agenda reformasi sebelum tahun 2014.

"Khusus penegakan hukum dan HAM, prosesnya masih berjalan. Sistem sedang bekerja. Apa yang mungkin masih belum dicapai, mudah-mudahan sebelum 2014 bisa dituntaskan," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/5/2012).

Julian mengatakan, penuntasan agenda reformasi sesungguhnya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Julian juga menekankan adanya sejumlah capaian yang diraih selama 8 tahun pemerintahan Presiden Yudhoyono. "Misalnya, izin yang dikeluarkan Presiden untuk pemeriksaan kepala daerah, baik (kepala daerah) tingkat I dan II. Sampai tahun ini ada lebih dari 150 izin yang sudah ditandatangani," ujar Julian.

Mei 1998 bisa dikatakan sebagai pengorbanan besar demi sebuah perubahan yang ditandai dengan tragedi Trisakti, 12 Mei 1998, dan kemudian kerusuhan pada 13-15 Mei. Rentetan peristiwa kekerasan dan kekacauan terus berlanjut hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Namun, saat ini para mahasiswa yang menjadi motor perubahan sebagian besar sudah menjadi bagian internal dari kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislatif. Yang lebih ironis adalah agenda penolakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dulu disuarakan lantang oleh para mahasiswa, kini justru menerpa elite kekuasaan.