Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Cecar Mahyuddin soal Pembahasan Anggaran

Kompas.com - 08/05/2012, 17:18 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Mahyuddin, menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih lima jam sebagai saksi untuk Angelina Sondakh, tersangka kasus dugaan suap pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta di Kementerian Pendidikan Nasional. Seusai diperiksa, Mahyuddin mengaku ditanya penyidik KPK seputar mekanisme pembahasan anggaran antara Komisi X dengan kementerian yang menjadi mitra kerjanya.

Adapun kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi X, antara lain Kemenpora dan Kemendiknas. "Cuma meminta keterangan pembahasan anggaran dengan kementerian saja, kementerian mitra kerja komisi X," kata Mahyuddin di gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/5/2012), seusai pemeriksaan.

Menurut Mahyuddin, selama pemeriksaan, dia tidak ditanya soal duit suap yang diduga didapat Angelina. Selebihnya, Mahyuddin enggan berkomentar.

Mahyuddin dianggap tahu seputar keterlibatan Angelina Sondakh dalam pembahasan anggaran Kemenpora dan Kemendiknas yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR. Angelina atau Angie ditetapkan sebagai tersangka KPK atas dugaan menerima pemberian atau janji terkait pembahasan proyek wisma atlet SEA Games 2011, di bawah Kemenpora, serta proyek pembangunan fasilitas universitas yang merupakan garapan Kemendiknas.

Selain itu, Mahyuddin pernah mengikuti pertemuan di Kemenpora awal 2010 lalu. Pertemuan tersebut juga diikuti Menpora Andi Mallarangeng, Angelina, dan Muhammad Nazaruddin. Dalam pertemuan itu, dibahas soal anggaran SEA Games 2011.

Saat bersaksi dalam persidangan Nazaruddin, Mahyuddin juga mengatakan kalau pertemuan di kantor Menpora itu menyinggung sertifikat lahan Hambalang. Keterlibatan Mahyuddin dalam kasus wisma atlet SEA Games juga diungkapkan saksi Mindo Rosalina Manulang.

Menurut Rosa, istilah "Pak Ketua" yang muncul dalam percakapa BlackBerry Messenger antara Angelina dan Rosa, merujuk pada Mahyuddin. Dalam transkrip BBM tersebut, disebut ada jatah untuk "Pak Ketua".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com