Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Hari di Jerman, Komisi I Habiskan Rp 1,14 Miliar

Kompas.com - 07/05/2012, 18:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat membantah kritikan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman dan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Istimewa Jerman bahwa kunjungan kerja (kunker) ke Jerman hanya menghambur-hamburkan uang negara. Kritikan itu dituding tidak rasional dan tidak berdasarkan fakta.

"Kunjungan kerja itu akuntabel dan tidak terjadi penyimpangan keuangan negara," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Hayono menjelaskan, total pengeluaran kunker selama lima hari itu sebesar 114.873 dollar AS atau sekitar Rp 1,14 miliar. Ada 11 anggota Komisi I dari empat fraksi yang ikut, yakni Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hayono menyayangkan sikap PPI Jerman dan NU cabang Jerman yang tidak memberi kesempatan pihaknya untuk menjelaskan agenda kunker. Seperti diketahui, para pelajar Indonesia di Jerman langsung meninggalkan ruang pertemuan di Kantor KBRI seusai menyampaikan kritikan kepada rombongan Komisi I.

Hayono menjelaskan, pihaknya melakukan sejumlah pertemuan selama kunker seperti, mendatangi pabrik MBT Leopard di Munich, serta bertemu dengan koalisi partai berkuasa dan Komisi Pertahanan Parlemen di Jerman. Pertemuan lain dengan pihak Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman, Kementerian Luar Negeri Jerman, dan Duta Besar RI.

Ketua tim rombongan itu menilai kritikan para pelajar di Jerman lantaran ketidaktahuan agenda kunker. Menurut dia, para pelajar mengkritik atas dasar pengalaman kunker sebelumnya yang dinilai tidak efektif, yakni ketika parlemen Jerman reses. "Apesnya, kita yang kena getahnya," ucap dia.

Mengenai kritikan perjalanan dinas, yang mengikutsertakan keluarga, menurut Hayono, hal itu tidak masalah lantaran tidak menggunakan uang negara. "Yang bawa pendamping pakai anggaran pribadi, bukan negara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com