Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Tugaskan Pejabat Polisinya ke Malaysia

Kompas.com - 24/04/2012, 17:02 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat telah menugaskan Direktur Pengamanan Kedeputian Perlindungan BNP2TKI Brigjen (Pol) Bambang Purwanto  ke Malaysia.

Penugasan itu untuk menindaklanjuti kasus kematian tiga TKI asal Desa Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), akibat penembakan oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM) pada 25 Maret 2012 di kawasan Port Dickson, Negeri Sembilan,  negara itu.

"Hari ini kami memberangkatkan pejabat polisi dari BNP2TKI, untuk menelusuri serta memperjelas adanya tragedi penembakan tiga TKI, dengan berkoordinasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur di samping diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian yang ada di Malaysia," ujar Jumhur, ketika menghubungi Kompas di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Dengan penugasan langsung ini, kata Jumhur, akan segera diperoleh kejelasan tentang motif penembakan tidak manusiawi yang juga cenderung barbar, sebagaimana dilakukan Polisi Diraja Malaysia terhadap para TKI tersebut.

Cara penanganan oleh Polisi Diraja Malaysia membuat nyawa tiga TKI, yakni  Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Nur (28), meninggal secara mengenaskan.

"Harusnya, kan, ada cara lain untuk melumpuhkan para TKI itu, dan tidak perlu ditembaki dengan bengis," tutur Jumhur.

Selain keberatan, Jumhur juga protes keras terhadap tindakan polisi Malaysia karena hal itu dianggap terlalu merendahkan nyawa TKI. Ia menambahkan, pemerintah dimungkinkan menyampaikan protes secara resmi melalui saluran diplomatik, terkait kasus penembakan itu.

Terkait dugaan jasad TKI yang menjadi korban perdagangan tubuh orang, menurut  Jumhur, masih spekulatif dan akan ikut diselidiki oleh pejabat BNP2TKI yang berangkat ke Malaysia.

Jumhur mengatakan, ia mendukung jika keluarga korban mengajukan otopsi ulang di Tanah Air terhadap jenazah tiga TKI yang telah dimakamkan di kampung halamannya pada 6 April 2012, setelah sebelumnya dipulangkan ke Indonesia pada 5 April 2012.

"BNP2TKI akan memfasilitasi keinginan keluarga jika ingin melakukan otopsi ulang terhadap jenazah almarhum, untuk mendapatkan kebenaran ada tidaknya dugaan korban perdagangan tubuh orang," ujarnya.

Ketiga TKI itu berangkat ke Malaysia pada pertengahan 2010, dan bekerja di sektor konstruksi serta perkebunan sawit di Negeri Sembilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com