Evaluasi Pimpinan Kostrad-Brimob di Gorontalo

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo didesak mengevaluasi kinerja pimpinan Kostrad dan Brimob di wilayah Gorontalo terkait bentrokan antarkedua pihak itu.

"Jika ada kelalaian segera dicopot," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil melalui pesan singkat, Senin (23/4/2012).

Nasir dimintai tanggapan bentrokan antara anggota Kostrad dan anggota Brimob Gorontalo yang mengakibatkan korban luka di kedua pihak. Hingga saat ini belum diketahui penyebab bentrokan itu.

Nasir mengatakan, bentrokan itu sangat disayangkan lantaran telah memberikan pembelajaran negatif kepada masyarakat bahwa masalah dapat diselesaikan dengan kekerasan. "Komisi III meminta agar kasus bentrokan ini ditangani secara serius," kata dia.

Anggota Komisi III, Achmad Basarah, menilai ada masalah laten antara TNI dan Polri. Menurut dia, ada kecemburuan dari pihak TNI terkait pengelolaan keamanan dalam negeri yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri. Belum lagi adanya pelarangan bisnis TNI.

Dikatakan Basarah, kenyataan politik itu hanya dapat diterima di level perwira tinggi TNI. "Tapi mulai dari level pangdam, danrem, dandim sampai ke level prajurit merasakan betul perbedaan status antara Polri dan TNI. Perasaan cemburu dan iri terhadap Polri menyebabkan mereka mudah tersulut emosinya apabila sedikit saja ada masalah yang melibatkan unsur Polri," katanya.

Basarah menambahkan, para petinggi Polri dan TNI tidak boleh menganggap remeh masalah itu. Presiden selaku Panglima tertinggi TNI juga harus turun tangan mencari jalan keluar.

"Jangan menunggu masalah ini menjadi besar baru mereka sibuk bertindak. Lebih baik mencegah daripada mengobati karena mereka semua memegang senjata. Nanti rakyat yang akan jadi korban lagi," pungkas dia.