Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Kandidat Walhi Sampaikan Visi-Misi

Kompas.com - 13/04/2012, 19:01 WIB
Lukas Adi Prasetya

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Tiga kandidat Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyampaikan visi misi mereka saat bertemu dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XI Walhi, di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (13/4).

Ketiga kandidat yang akan dipilih dalam PNLH yang berakhir 16 April itu , ialah Ali Akbar, Abednego Tarigan, dan Riza Damanik.

Menurut Ali, banyak hal harus dibenahi untuk menjaga hutan dan tak terjadi alih fungsi hutan. "Kita tidak bisa menyandarkan model pengelolaan hutan pada Kemenhut saja. Sejauh ini sudah sekian juta hektar hutan habis, kan. Siapa yang ikut dilibatkan, itu adalah masyarakat. Dan Walhi berkewajiban memperkuat itu, dan di sisi menjaga lingkungan, Walhi juga mesti bisa mengontrol negara," katanya.

Abednego mengutarakan, izin-izin untuk sawit yang masih saja diberikan sampai saat ini, membuatnya cemas. Banyak kawasan hutan dikonversi menjadi lahan sawit, seperti di Sumatera, juga Kalimantan.

Perizinan harus di-stop dan perbaiki tata kelola, secara teknis. Namun secara prinsip, kita harus selesaikan konflik-konflik sosial masyarakat yang terka it itu. Hanya di sawit saja, ada 600 konflik terjadi. Walhi harus mampu mendesak penyelesaian konflik itu ke pemerintah. Sebab, jika konflik tak selesai, maka, agenda moratorium pemerintah pun tak bisa berjalan, ujar dia.

Sedangkan Riza Damanik berpendapat, Walhi sebagai lokomotif gerakan lingkungan hidup, adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Walhi harus menjadi garda depan, dan itu dilakukan antara lain dengan berusaha agar masyarakat tahu dan terdidik mengenai lingkungan.

Riza juga menyebut bahwa pemberian izin-izin terkait penggunaan kawasan hutan, harus dihitung ulang. "Pemerintah pun harus tegas. Jika ketemu yang melanggar izin, ya harus dicabut," katanya.       

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com