Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Tak Mungkin Diusung Partai Golkar

Kompas.com - 02/04/2012, 20:04 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Sekitar dua pekan setelah Jusuf Kalla menyatakan kesiapannya maju dalam Pemilu Presiden, Aburizal Bakrie segera menunjukkan tekadnya menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Dengan demikian, Jusuf Kalla yang mantan Ketua Umum Partai Golkar dan mantan Wakil Presiden harus mencari kendaraan politik lain.

"Kalau semua DPD solid, saya akan menjadi calon (presiden) satu-satunya dari Partai Golkar. Kalau Pak JK maju, silahkan tetapi harus mencari partai lain," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/4/2012).

Hal itu diungkapkan Aburizal, di sela pertemuan dengan rombongan pengurus dewan pimpinan daerah tingkat I dan II dari Jawa Timur yang dipimpin Ketua Umum DPD Partai Golkar Jatim Martono.

Fungsionaris Partai Golkar Jatim menyampaikan dukungan kepada Aburizal sebagai satu-satunya calon presiden dari Partai Golkar. Mereka juga mengharapkan rapat pimpinan nasional khusus (rapimnassus) untuk menetapkan Aburizal sebagai calon presiden dipercepat dari rencana akhir tahun menjadi akhir Juni atau awal Juli.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menambahkan, tradisi yang dikembangkan Partai Golkar hanya satu calon yang diusung partai, baik dalam pilkada kabupaten/kota, provinsi, serta pemilihan presiden. "Kalaupun ada kader elite mau maju, itu hak asasi semua orang. Namun Partai Golkar tetap hanya mengusung satu calon," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com