Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Soal BBM, Koalisi Tetap Solid

Kompas.com - 29/03/2012, 19:07 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengatakan, dirinya yakin koalisi parpol pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono tetap solid mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Koalisi ini terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan.

"Koalisi bagus. Enam (partai) itu bagus, solid. Apa yang sudah dilakukan itu sama semua," kata Hatta kepada para wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Hatta mengatakan, dirinya yakin PKS pada akhirnya akan mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Hatta yang juga Menko Perekonomian itu kembali mengatakan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM merupakan langkah pemerintah menyelamatkan perekonomian nasional.

"Semua itu untuk menyelamatkan perekonomian kita. Pemimpin begitu harus mengambil risiko untuk kebaikan rakyatnya. Percayalah semua presiden mengambil keputusan itu. Tidak ada Presiden RI yang tidak mengambil keputusan itu. Ini untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada untuk menyengsarakan rakyat," kata Hatta.

Sebelumnya, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, PKS tidak mungkin meninggalkan rakyat miskin dengan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Jika akhirnya pemerintah bersikukuh naikkan harga BBM, maka terpaksa kami berseberangan," kata Luthfi.

Luthfi mengatakan, PKS sudah memberikan lima opsi untuk menghindari kenaikan harga BBM kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Opsi itu sudah disampaikan sejak 1,5 tahun lalu. "PKS sudah melakukan berbagai simulasi terhadap skenario APBN untuk menghindari kenaikan harga BBM yang menyangkut sepertiga penduduk negeri ini. Jika usulan PKS terealisasi, angka defisit APBN-P sebesar 2,23 persen dapat tertutupi seperti dalam usulan pemerintah, tanpa menaikkan harga BBM," kata Luthfi.

Luthfi berharap semua pihak menahan diri untuk tidak terjebak dalam aksi-aksi yang kehilangan substansi dan merugikan masyarakat. "Kami yakin Presiden SBY yang berhati lembut dan santun tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat kenaikan harga BBM. PKS memilih berdiri bersama rakyat," pungkas dia.

Ketua DPP PKS Nasir Djamil dan Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, para kader mendukung jika PKS mengambil sikap keluar dari koalisi di pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

    Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

    Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

    Nasional
    Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

    Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

    Nasional
    Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

    Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

    Nasional
    Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

    Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

    Nasional
    Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

    Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

    Nasional
    Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

    Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

    Nasional
    BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

    BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

    Nasional
    Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

    Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

    Nasional
    Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

    Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

    Nasional
    PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

    PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

    Nasional
    Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

    Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

    Nasional
    Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

    Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

    Nasional
    PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

    PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

    Nasional
    Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

    Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com