Zulkarnain: UU KPK Belum Perlu Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menilai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK belum perlu direvisi. Menurut dia, ke depannya hanya perlu optimalisasi pelaksanaan UU lantaran substansi UU saat ini sudah memadai.

"Tinggal optimalkan pelaksanaannya. Kalau kita terlalu cepat merevisi, itu butuh waktu, biaya, tenaga. Sosialisasinya tidak mudah," kata Zulkarnain seusai rapat dengan Komisi III di Komplek DPR, Jakarta, Senin (12/3/2012).

Zulkarnain mengatakan, ke depannya perlu optimalisasi bidang koordinasi, supervisi, dan monitoring KPK. Bidang itu dinilai kurang optimal oleh berbagai pihak selama kepemimpinan KPK sebelumnya.

Adapun mengenai wacana agar KPK hanya menangani kasus yang nilai kerugian negaranya lebih besar dari Rp 1 miliar, menurut Zulkarnain, memang kepemimpinan KPK saat ini akan fokus pada kasus besar.

"Itu sudah ada dalam roadmap KPK. Kita kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian. Kasus-kasus kecil dan tidak terlalu sulit ditangani kejaksaan dan kepolisian saja. Kita akan fokus dalam kasus yang lebih besar," kata mantan pejabat tinggi Kejaksaan itu.

Meski demikian, Zulkarnain mempersilahkan jika DPR tetap merevisi UU KPK. Pihaknya akan melaksanakan UU baru itu dengan sebaik-baiknya.

Seperti diberitakan, revisi UU KPK akan dilakukan masa sidang ini. Saat ini, sebagian anggota Komisi III tengah melakukan kunjungan kerja ke Perancis untuk mendapatkan masukan dalam merevisi UU KPK. Rencananya, rombongan ke dua akan ke Hongkong.

Berbagai wacana muncul dalam merevisi UU itu seperti membentuk Dewan Pengawas, menaikkan nilai nominal kasus yang dapat ditangani KPK, pengetatan syarat penyadapan, fokus kerja ke depan, dan lainnya.