Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo Dukung Pembangunan Gedung Baru KPK

Kompas.com - 28/02/2012, 14:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi jika memang gedung yang saat ini digunakan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, tak lagi memadai.

"Saya setuju kalau memang kebutuhan itu dianggap mendesak untuk menambah daya magis dari KPK," kata Priyo di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Priyo dimintai tanggapan soal keluhan tentang kondisi Gedung KPK yang disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, kemarin. Dalam rapat itu, Busyro menyebut KPK berencana menambah pegawai KPK, terutama penyidik dan jaksa, agar penanganan berbagai kasus cepat diselesaikan.

Namun, jika pegawai ditambah, Gedung KPK saat ini tidak dapat lagi menampung. Rencananya, KPK akan menambah 400 pegawai baru.

Priyo mendorong agar Komisi III segera membahas keluhan pimpinan KPK itu. Jika Komisi III sepakat menyetujui pembangunan itu, Priyo berjanji akan meneruskan ke Kementerian Keuangan agar tanda bintang (belum disetujui) atas usulan KPK dihapus.

Ketika dimintai tanggapan mengenai besaran usulan anggaran sebesar Rp 61 miliar, Priyo menjawab, "Memang itu angka yang cukup besar, tetapi silakan saja. Namun, nanti tetap dibangun sesuai dengan citra, rasa dari KPK."

Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan, sebelumnya Komisi III sepakat menolak pembangunan gedung baru KPK lantaran saat itu belum jelas roadmap pemberantasan korupsi semasa kepemimpinan Busyro.

Penolakan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri 46 anggota Komisi III dari 9 fraksi pada 13 Oktober 2011. Dalam rapat dengar pendapat kemarin, beberapa anggota Komisi III, seperti Didi Irawadi Syamsuddin dan Martin Hutabarat, menyatakan mendukung pembangunan itu.

Menurut Aziz, jika anggota Komisi III berubah sikap, harus dilakukan rapat pleno kembali untuk mendengarkan pandangan seluruh fraksi. "Jadi, tidak ada usulan pribadi," ucap Aziz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com