JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Komisi Hak Asasi Manusia Organisasi Kerja Sama Islam (Organisation of Islamic Cooperation), Senin (20/2/2012) sore di Kantor Presiden Jakarta. Komisi HAM OKI dibentuk pada tahun ini. Pembentukan Komisi HAM OKI bertujuan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan HAM di negara-negara anggota OKI.
Delegasi Komisi HAM OKI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu. Ihsanoglu didampingi Dirjen Sosial Budaya OKI Hemayeluddin, serta 18 anggota lainnya. Sementara itu, Presiden, di antaranya, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah.
"Presiden dan Sekjen membahas mengenai perkembangan di belahan dunia saat ini. Suriah misalnya, di mana OKI seharusnya bisa berperan untuk menangani masalah ini," kata Marty seusai mendampingi Presiden.
Saat ini, situasi di Suriah tetap memanas. Marty mengatakan, Komisi HAM OKI dapat menjadi bagian dari solusi terkait penyelesaian konflik berdarah tersebut. Marty memandang penting berdirinya Komisi HAM OKI. Hal ini menunjukkan adanya perhatian negara-negara anggota OKI di bidang HAM.
"Demokratisasi telah menjadi bagian mainstream dari kerja sama OKI. Kita lihat perkembangan demokrasi di Timur Tengah, seperti Mesir, Libya, dan terakhir Suriah. Ini wujud dari defisit demokrasi," kata Menlu.
Sebelum bertemu Kepala Negara, Komisi HAM OKI terlebih dahulu melakukan pertemuan di Jakarta. Marty mengatakan, pertemuan di Jakarta merupakan bentuk pengakuan OKI terhadap Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.