Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindu Perintahkan Transfer ke Rekening Fraksi PKB

Kompas.com - 06/02/2012, 19:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pensiunan Kementerian Keuangan, Sindu Malik Pribadi, pernah memerintahkan seseorang bernama Sanjoyo untuk mentransfer Rp 500 juta ke rekening fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia juga memerintahkan transfer uang ke seorang kader PKB di Banyuwangi bernama Haji Asmadin.

Hal ini terungkap dari tanya jawab antara tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Sindu yang menjadi saksi bagi Dadong Irbarelawan, terdakwa kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (6/2/2012).

Sindu mengaku, dirinya menjalankan perintah Ali Mudhori (mantan anggota DPR fraksi PKB) untuk mentransfer uang ke rekening fraksi PKB tersebut. "Yang suruh Pak Ali, Pak," kata Sindu.

Dalam persidangan ini juga terungkap adanya rencana bagi-bagi uang ke Iskandar Pasojo (Acos) dan ke Ali Mudhori. Namun, menurut Sindu, pembagian uang ke keduanya belum terealisasi. Hanya sebatas coret-coretan di atas kertas yang dibuat Sindu.

Seusai persidangan, jaksa M Rum mengatakan, tidak mengetahui apakah transfer ke rekening fraksi PKB dan orang PKB Banyuwangi itu sudah dilakukan atau belum. Tidak terungkap juga apakah fraksi PKB yang dimaksud ini adalah fraksi di DPR atau bukan. Tim jaksa mengorek hal ini dengan tujuan menelusuri ke mana saja aliran uang terkait PPID Transmigrasi ini.

Rum menduga, rencana transfer uang ke PKB itu berkaitan dengan PPID Transmigrasi ini karena waktu perintah transfer tersebut dekat dengan waktu tertangkap tangannya dua pejabat Kemennakertrans. "Waktunya berdekatan dengan tanggal 25 Agustus," kata Rum.

Kasus dugaan suap PPID ini berawal dari dicokoknya dua pejabat Kemennakertrans, yaitu Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisnaya, dan pengusaha Dharnawati, pada 25 Agustus 2011. Mereka terlibat suap terkait alokasi dana PPID di empat kabupaten di Papua. Dharnawati divonis 2,5 tahun penjara karena dianggap terbukti memberikan commitment fee Rp 1,5 miliar kepada Nyoman dan Dadong.

Menurut Dharnawati, uang Rp 1,5 miliar itu bukanlah commitment fee melainkan pinjaman Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar untuk bayar tunjangan hari raya karyawan. Sindu Malik, Ali Mudhori, Acos, dan Fauzi juga menjadi tokoh sentral kasus ini.

Dari keterangan saksi di persidangan, Nyoman, Dadong, dan Dharnawati  terlibat dalam pemberian commitment fee tersebut. Menurut Dharnawati, Sindu Malik adalah orang yang mengusulkan commitment fee 10 persen dari nilai proyek sebagai syarat para pengusaha mendapatkan proyek PPID Transmigrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com